Aroma Sangit Ongkos Politik
Duit lonte politik, biaya pemenangan, atau apa pun istilahnya sepertinya telah lazim. Padahal, menurut undang-undang, Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pemilihan kepala daerah. ============ Saban kali memasuki masa pemilihan umum –baik nasional maupun daerah—selalu saja meruyak isu duit lonte politik. Seseorang yang hendak maju ke pencalonan kepala daerah harus merogoh kocel dalam-dalam agar ada partai politik yang bakal mengusungnya. Untuk ukuran calon gubernur, boleh jadi minimal Rp5 miliar. Sedangkan calon bupati atau walikota ya kisaran Rp2 miliar. Banyak petinggi partai politik (parpol) enggan mengakui praktik yang menjadikan biaya tinggi demokrasi ini. Tersebutlah Nurdin Halid. Anggota Tim Penjaringan Pilkada Golkar kubu Aburizal Bakrie ini menegaskan tidak ada transaksi mahar di tim yang terdiri dari 10 orang ini. "Itu urusan mereka (saling tuding), kami nggak ada. Tim sepuluh 1.000 persen t...