NUGROHO-kriminolog

Seorang dokter kehakiman, bernama Songci, dalam buku karangannya yang berjudul "Xiyuan Jilu" disebutkan, bahwa seorang dokter kehakiman harus teliti dan bertanggung jawab, harus turun tangan sendiri memeriksa nyawa orang yang terluka dan meninggal. Dalam tulisannya, Songci menulis, "Harus mengisi sendiri formulir data yang disediakan, tidak boleh minta diisikan pejabat. Jangan mual terhadap bau jenazah dan menjauhinya, serta membakar pewangian untuk menahan bau itu. Jangan membiarkan pejabat memberi laporan semaunya dan mengisikan formulir, sehingga menyembunyikan yang penting-penting dan yang diisi hanya yang umum saja. Banyak yang dikurangi, sedikit tambahannya." Jika pemeriksaan tidak benar, di samping belum terungkapnya perlakuan tidak adil terhadap korban yang meninggal, muncul lagi rasa diperlakukan tidak adil bagi yang masih hidup. Karena tewasnya satu nyawa, akhirnya berakibat dua bahkan beberapa nyawa ikut melayang, ketidakadilan dan

By   REUBEN FISCHER-BAUM Earlier this month,  a police officer shot and killed an unarmed black teenager, Michael Brown, in Ferguson, Missouri . The shooting and the response have reignited concerns about racial profiling, police brutality and police militarization. The incident has also drawn attention to a remarkable lack of knowledge about a seemingly basic fact: how often people are killed by the police. Some reporting has put forward one of the only figures available: the approximately 400 “justifiable police homicides” each year since 2008,  according to  the FBI’s annual Supplementary Homicide Report (SHR). That data point has appeared with heavy caveats in a string of media reports, including in  USA Today , the  St. Louis Post-Dispatch  and the  Washington Post . The statistic might seem solid at first glance. The Centers for Disease Control and Prevention and the Bureau of Justice Statistics — independently of the FBI — also estimate the number of police homicides p

Kejahatan Seksual di Indonesia Membahayakan (Foto: ilustrasi Okezone) Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan kejahatan seksual pada anak di Indonesia sudah membahayakan. "Sejak kasus JIS terungkap, kasus kejahatan seksual di Indonesia terus terkuak satu persatu," ujar Susanto di Jakarta, Selasa (26/8/2014). Dia menyebut kasus-kasus itu antara lain kasus Emon di Sukabumi, guru les di Bandung dengan 21 korban, belasan anak menjadi korban kekerasan seksual di Brebes dan terakhir sodomi dan mutilasi di Riau. "Kasus-kasus itu merupakan bagian kecil urat nadi kejahatan seksual di Indonesia," ujar Susanto. Dia menjelaskan sebelum kasus JIS terbongkar, kasus kejahatan seksual anak yang ada di masyarakat sering tak terkuak dan korban atau keluarga korban umumnya tidak melaporkan kepada kepolisian. "Kondisi ini menjadi pertanda bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai tumbuh. KPAI mengapresiasi kepada masyarakat yang melaporkan kasusnya kepa

Ilustrasi (Dok/JIBI/Solopos) Senin, 25 Agustus 2014 17:45 WIB |  Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos   | Perjudian di Wonogiri terus diberantas. Temuan menarik, kasus judi di Sidoharjo Wonogiri malah dibandari polisi.Tak hanya itu seorang sekretaris desa (Sekdes) juga ditangkap. Tim unit operasional Polres Wonogiri menangkap lima pejudi jenis perjudian dadu di sebuah kios di Dusun Godo Kidul, Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Penggerebekan yang dilakukan Minggu tengah malam itu, polisi juga mengamankan barang bukti.  Informasi yang diperoleh  Solopos.com , Senin (25/8/2014), perjudian tersebut dikabarkan dibandari oleh seorang oknum anggota polisi dan salah satu pemasangnya oknum sekretaris desa (sekdes) di Kecamatan Sidoharjo. Kedua oknum itu berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berbeda instansi. Kasatreskrim Polres Wonogiri, AKP Budiarto didampingi Kasubbag Humas Polres Wonogiri, AKP Siti Aminah mewakili KapolresWonogiri, AKBP Tanti Septiyani, S

Kasus Korupsi di Pemkot Bekasi Kian Merajalela (ilustrasi Okezone) Kasus korupsi di Pemerintahan Kota Bekasi, kian merajalela. Belakangan, satu persatu kasus korupsi terus terbongkar di Kota Bekasi, seperti kasus Alkes RSUD, kasus pemalsuan ijin di BPPT, kasus Gurdacil, kasus telematika dan kasus pengemplangan dana Linmas.  Lantas,apa guna pakta integritas anti korupsi yang terus didengungkan kalau ternyata kasus korupsi di Kota Bekasi ternyata marak. Bahkan, budaya pungli dan suap seakan menjadi hal yang lumrah.  “Kondisi ini sudah diambang kewajaran, apalagi kasus yang muncul kepermukaan mencerminkan masih banyaknya kasus yang belum terungkap. Sudah seharusnya kondisi darurat korupsi ini harus menjadi perhatian serius pihak Pemkot Bekasi, Kejaksaan dan kepolisian,” jelas Direktur Bekasi Parliamentary Center (BPC) Bekasi, Didit Susilo kepada Okezone , Selasa (26/8/2014).  Dia menambahkan, pihak Kejari Kota Bekasi hanya getol menetapkan tersangka kasus korupsi, tapi ujung-ujungnya se

"More cyber criminals are entering into the game at a quicker pace than quite honestly we can keep up with." A Russian crime ring is suspected of  obtaining access to a record 1.2 billion  username and password combinations, shedding renewed light on how  vulnerable  online personal information can be. Cybersecurity firm Hold Security said the gang of hackers was based in a city in south central Russia and comprised roughly ten men in their twenties who were all personally acquainted with each other, the New York  Times   reported . Cybersecurity experts say this enormous data breach is just the latest evidence that cybercrime has become a global business—one that, including all types of cybercrime,  costs the world economy  an estimated $400 billion a year. Complex malicious software, or malware, is finding its way into the hands of hackers not just in known cybercrime hubs like Russia and China but also in Nigeria and Brazil, while expanding Internet access around t

KOMPAS.com/ Ahmad Winarno Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Timur, bertemu dengan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Jember, Senin (18/8/2014). Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta untuk segera memecat salah satu calon anggota legislatif (caleg) terpilihnya, Sukarso. Alasannya yang bersangkutan terjerat kasus korupsi. Sukarso merupakan caleg terpilih DPRD Jember dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk periode 2014-2019. Dia berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) satu Kabupaten Jember. Dia tersandung kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2012 dan anggaran insentif untuk RT/RW, saat yang bersangkutan menjabat sebagai kepala Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa. Dia diduga kuat menyalahgunakan dana sebesar Rp 235 juta yang bersumber dari ADD setempat. Saat ini kasus tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Koru

Frances Coppola , Contributor I write about banking, finance and economics. Follow   (57) The US oil company Cobalt International Energy Inc.  has been issued   with a Wells Notice   by the   U.S. Securities and Exchange Commission   in relation to its operations in Angola. The Wells Notice   formally warns   Cobalt that it may face enforcement action for breaches of “certain federal securities laws”: In connection with such investigation, on the evening of August 4, 2014, the Company received a “Wells Notice” from the Staff of the SEC stating that the Staff has made a preliminary determination to recommend that the SEC institute an enforcement action against the Company, alleging violations of certain federal securities laws. In connection with the contemplated action, the Staff may recommend that the SEC seek remedies that could include an injunction, a cease-and-desist order, disgorgement, pre-judgment interest and civil money penalties. The Wells Notice is neither