Kasus Korupsi di Pemkot Bekasi Kian Merajalela


Kasus Korupsi di Pemkot Bekasi Kian MerajalelaKasus Korupsi di Pemkot Bekasi Kian Merajalela (ilustrasi Okezone)Kasus korupsi di Pemerintahan Kota Bekasi, kian merajalela. Belakangan, satu persatu kasus korupsi terus terbongkar di Kota Bekasi, seperti kasus Alkes RSUD, kasus pemalsuan ijin di BPPT, kasus Gurdacil, kasus telematika dan kasus pengemplangan dana Linmas. 

Lantas,apa guna pakta integritas anti korupsi yang terus didengungkan kalau ternyata kasus korupsi di Kota Bekasi ternyata marak. Bahkan, budaya pungli dan suap seakan menjadi hal yang lumrah. 

“Kondisi ini sudah diambang kewajaran, apalagi kasus yang muncul kepermukaan mencerminkan masih banyaknya kasus yang belum terungkap. Sudah seharusnya kondisi darurat korupsi ini harus menjadi perhatian serius pihak Pemkot Bekasi, Kejaksaan dan kepolisian,” jelas Direktur Bekasi Parliamentary Center (BPC) Bekasi, Didit Susilo kepadaOkezone, Selasa (26/8/2014). 

Dia menambahkan, pihak Kejari Kota Bekasi hanya getol menetapkan tersangka kasus korupsi, tapi ujung-ujungnya selalu mengambang. Sehingga, tidak memberikan efek jera bagi para koruptor.

Ironisnya kasus-kasus yang selalu muncul ke permukaan hanya menjerat pelaku ‘kroco’saja pelaku utamanya tidak tersentuh hukum. “Ini menjadi PR besar Kejari dimata publik agar sikap optimisme pemberantasan korupsi di Kota Bekasi tidak main-main dan perlu upaya yang lebih masif dan keras,” terangnya.

Selain itu, tingginya kasus-kasus korupsi di tingkat bawah justru makin membahayakan karena akan berdampak langsung terhadap buruknya pelayanan publik, pemerataan pembangunan, kebocoran anggaran dan pembiyaan pembangunan infrastruktur perkotaan yang tidak maksimal. 

“Secara kasat mata kebocoran anggaran pembangunan infrastruktur masih sangat tinggi sehingga banyak infrastruktur yang baru dibangun cepat rusak,” tegasya. 

Hal tersebut juga tercermin dari hasil audit BPK Jawa Barat terhadap tahun anggaran 2013 yang banyak terjadi pelanggaran admnistrasi dan sisa–lebih pembayaran sehingga menggerogoti kas daerah. 

Akibat korupsi dan kebocoran APBD membuat kualitas infrastruktur perkotaan kian buruk sehingga terus menguras pembiyaan untuk rehabilitasi. "Banyak jalan yang sudah diperbaiki tapi rusak lagi dalam waktu yang singkat," tandasnya.(http://jakarta.okezone.com/)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more