Posts

Showing posts with the label kerah putih

Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) Tindak Pidana Korupsi

Image
  1.        Tindak Pidana Korupsi Fenomena korupsi dapat menjadi objek kajian dari beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu administrasi, ilmu politik, kriminologi, ilmu hukum pidana, dan sosiologi, dan sosiologi. Masing-masing cabang ilmu dapat menyorotinya dri sudut yang berbeda sesuai dengan ruang lingkupnya. Dictionary of Justice Data Terminology  mendefenisikan  white collar crime  sebagai  non violent crime dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan financial yang dilakukan dengan menipu oleh orang yang memiliki status pekerjan sebagai penguasa, profesional, semi profesional dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaan. Kajian kriminologi mendapatkan korupsi secara umum sebagai  white collar criminal  atau kejahatan kerah putih. Hal ini dikarenakan salah satu pihak yang terlibat atau keduanya berhubungan dengan pekerjaan atau profesinya. Sesuai dengan karakteristik ...

Ini Daftar Jabatan Paling Sering Tersangkut Korupsi

Image
Terpopuler yaitu pejabat pemda atau kementerian dengan 281 tersangka. Ads by  Kiosked Spanduk raksasa di gedung KPK.  (VIVAnews/Taufik Rahadian) VIVAnews -  Lembaga pemantau korupsi atau Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini merilis penelitian tren korupsi. Hasil riset menyebutkan dampak kasus korupsi selama paruh pertama tahun ini, Indonesia mengalami kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun. Modus korupsi yang paling banyak dipakai selama 2014 yaitu penyalahgunaan anggaran, dengan 71 kasus (23,05 persen), penggelapan dengan 71 kasus (23,05 persen), dan laporan fiktif sekitar 66 kasus (21,42 persen). Sementara itu, modus lainnya antara lain,  mark up  (penggelembungan) pendanaan, penyalahgunaan wewenang, pemotongan anggaran, kegiatan proyek fiktif, suap atau gratifikasi, pungutan liar dan anggaran ganda. Selain soal modus korupsi, menurut Ketua Divisi Investigasi ICW, Tama S Langkun, Mi...

Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan kerah putih (Studi kasus hukum pidana lingkungan)

 Titiek Guntari Deskripsi Dokumen: http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=78532&lokasi=lokal ------------------------------------------------------------------------------------------ Abstrak Perkembangan kejahatan sebagai hasil daya nalar manusia dalam bentuk pola perilaku merupakan konsekwensi logic dari perkembangan kecerdasan manusia itu sendiri. Hal ini nampak semakin nyata bahwa kejahatan yang menonjol pada abad keduapuluh ini tidak lagi merupakan dominasi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah melainkan juga merupakan dominasi mereka yang memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasan tinggi, termasuk dalam status sosialnya. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kecerdasan dan status sosial ekonomi tinggi sering dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih di Indonesia pada saat ini mulai merebak seperti pencemaran lingkungan, pembajakan hak cipta dan hak milik intelektual, penggelapan pajak, pernalsuan saham, pemutihan uang ...

Legislasi Rawan Praktik Korupsi

Image
      Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi---MI/Rommy Pujianto SUDAH bukan rahasia lagi proses legislasi menjadi ladang subur bagi anggota DPR dan DPRD untuk menuai korupsi. Dalam catatan KPK, sebanyak 43 anggota DPRD dari seluruh Indonesia tersandung rasywah akibat permainan patgulipat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Kasus terkini ialah tertangkap basahnya Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. "Banyak anggota DPRD yang berwenang menyetujui peraturan daerah justru terjerembap kasus korupsi dengan modus penyuapan," kata Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Oce Madril, kepada  Media Indonesia , kemarin (Minggu, 3/4/2016). Sejak 2010 hingga kini KPK telah memproses 43 anggota...

Hukuman Mati bagi Koruptor, Perlukah?

Hukuman mati mungkin bisa jadi alternatif untuk mengatasi korupsi yang begitu parah di Indonesia. Ada aktivis yang berpendapat, para koruptor kelas kakap sudah sepatutnya dihukum mati. Namun, para aktivis HAM menolak hukuman mati terhadap koruptor.   Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), mendukung hukuman mati bagi koruptor. "Saya setuju hukuman mati terhadap para koruptor. Seorang megakoruptor lebih jahat dari tentara yang membunuh demonstran," cetus Teten kepada hukumonline . Di mata Teten, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa terhadap kekerasan dan hak asasi manusia (HAM). Alasannya, kekerasan dan pelanggaran HAM memiliki sifat yang sama dengan korupsi: meluas dan sistematis. Pelanggaran HAM di berbagai tempat meninggalkan dampak meluas dan jejak yang sistematis. Begitu pula, para koruptor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menghancur perekonomian negara. Buntutnya, masyarakat...

Lima Modus Kejahatan Perpajakan

Banyak pegawai yang ditangkap KPK, Ditjen Pajak mengklaim semua sistem yang ada sudah berjalan dengan baik. Masih ingat dengan kasus penggelapan pajak dengan terpidana Gayus Tambunan? Ya, kasus ini memang menyorot publik lantaran pegawai pajak golongan IIIA ini memiliki harta yang luar biasa. Terakhir, KPKkembali menangkap seorang pegawai pajak, Pargono Riyadi (PR) dengan modus pemerasan wajib pajak. Meski reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah dilaksanakan serta wishtleblowing system sudah dijalankan, buktinya masih saja banyak pegawai pajak yang ditangkap oleh KPK. Entah karena sistem di DJP yang tidak ketat atau sebagainya. Namun,DJP mengaku semua sistem yang diterapkan berjalan dengan baik. Setidaknya, ada beberapa modus kejahatan yang selama ini dilakukan oleh pegawai pajak. Menurut Direktur Intelijen dan Penyelidikan DJP, Yuli Kristiyono, ada lima modus operandi dalam kejahatan perpajakan. “Akan dijelaskan t...