Ini Daftar Jabatan Paling Sering Tersangkut Korupsi


Terpopuler yaitu pejabat pemda atau kementerian dengan 281 tersangka.
Ini Daftar Jabatan Paling Sering Tersangkut Korupsi
Ads by Kiosked
Spanduk raksasa di gedung KPK. (VIVAnews/Taufik Rahadian)
VIVAnews - Lembaga pemantau korupsi atau Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini merilis penelitian tren korupsi. Hasil riset menyebutkan dampak kasus korupsi selama paruh pertama tahun ini, Indonesia mengalami kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Modus korupsi yang paling banyak dipakai selama 2014 yaitu penyalahgunaan anggaran, dengan 71 kasus (23,05 persen), penggelapan dengan 71 kasus (23,05 persen), dan laporan fiktif sekitar 66 kasus (21,42 persen).

Sementara itu, modus lainnya antara lain, mark up (penggelembungan) pendanaan, penyalahgunaan wewenang, pemotongan anggaran, kegiatan proyek fiktif, suap atau gratifikasi, pungutan liar dan anggaran ganda.

Selain soal modus korupsi, menurut Ketua Divisi Investigasi ICW, Tama S Langkun, Minggu 17 Agustus 2014, ICW menemukan 6 jabatan yang sering melakukan korupsi. Jabatan teratas yang tersangkut kasus korupsi yaitu pejabat negara kemudian diikuti kelompok swasta.

"Pertama, pejabat atau pegawai pemda/kementerian (42,6 persen). Kedua, direktur/komisaris/konsultan/pegawai swasta (18,9 persen), ketiga, kepala dinas (8,6 persen). Keempat, anggota DPR atau DPRD (7,5 persen), kelima, direktur/komisaris/pejabat pegawai BUMN atau BUMD (5,1 persen), dan terakhir kepala daerah (3,7 persen)," beber Tama ditemui wartawan di kantor ICW, Kalibata, Jakarta. 

Penelitian ICW ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber.

Teknik pengolahan data yakni editing, coding, entering, dan cleaning. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan SPSS 20 dan Microsocf Excel, serta mendeskripsikan data-data pada satu variable menggunakan ukuran modus (data yang paling sering muncul).

Berikut daftar korupsi berdasarkan jabatan tersangka pada 2014 menurut ICW:

1. Pejabat atau pegawai pemda/kementerian (281 tersangka).

2. Direktur/komisaris/konsultan/pegawai swasta (125 tersangka).

3. Kepala dinas (57 tersangka).

4. Anggota DPR atau DPRD (50 tersangka).

5. Direktur/komisaris/pejabat pegawai BUMN atau BUMD (34 tersangka).

6. Kepala daerah (25 tersangka).

7. Rektor, dosen, akademis (22 tersangka).

8. Kelompok masyarakat (21 tersangka).

9. Aparat penegak hukum (8 tersangka).

10. Fasilitator PNPM (8 tersangka).

11. Ketua dan pengurus organisasi (8 tersangka).

12. Masyarakat (7 tersangka).

13. Ketua atau anggota KPU atau KPUD (5 tersangka).

14. Katua dan anggota koperasi (4 tersangka).

15. Pejabat atau pegawai bank (4 tersangka).

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more