Korupsi, Caleg Terpilih PPP di Jember Terancam Dipecat

KOMPAS.com/ Ahmad WinarnoPengurus Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Timur, bertemu dengan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Jember, Senin (18/8/2014).
Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta untuk segera memecat salah satu calon anggota legislatif (caleg) terpilihnya, Sukarso. Alasannya yang bersangkutan terjerat kasus korupsi.

Sukarso merupakan caleg terpilih DPRD Jember dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk periode 2014-2019. Dia berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) satu Kabupaten Jember. Dia tersandung kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2012 dan anggaran insentif untuk RT/RW, saat yang bersangkutan menjabat sebagai kepala Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa.

Dia diduga kuat menyalahgunakan dana sebesar Rp 235 juta yang bersumber dari ADD setempat. Saat ini kasus tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya.

“Karena kasusnya ini sudah jelas adalah tindak pidana korupsi, dan prosesnya sudah di sidang pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya, maka berdasarkan keputusan pengurus harian DPW PPP Jawa Timur, setelah dilakukan komunikasi dengan majelis DPW, maka sepakat untuk memerintahkan kepada DPC PPP Jember untuk memecat secara tidak hormat saudara Sukarso dari keanggotaan partai tanpa alasan apapun, karena ini menyangkut wibawa partai,” tegas tim advokat DPW PPP Jawa Timur, Ahmad Zainuri, seusai bertemu dengan pengurus DPC PPP Jember, Senin (18/8/2014).

Zainuri menyadari, keputusan DPW tersebut pasti akan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

“Pasti akan menimbulkan komentar, misalkan kita dinilai tidak menjunjung asas praduga tak bersalah, saya persilakan, dan kami akan menghormati hal tersebut. Kami persilakan jika ada yang tidak berkenan dengan keputusan ini, untuk menempuh jalur ke mahkamah partai di Jakarta, jadi ada jalannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Jember, Sunardi, meminta waktu kepada DPW PPP Jawa Timur, untuk menjalankan instruksi tersebut.

“Ini sifatnya instruksi, mau tidak mau harus kami lakukan. Tapi kami masih meminta paling lambat satu minggu untuk melakukan rapat dengan pengurus, dan menyampaikan hasilnya kepada pengurus wilayah Jawa Timur,” katanya singkat.(http://regional.kompas.com/)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more