Pemidanaan Tak Mampu Turunkan Angka Korupsi

 Unissula kembali melahirkan kandidat doktor baru di bidang ilmu hukum. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Ahmad Syafiq SAg SH MH, Rabu (2/4), lulus ujian kualifikasi doktor.
Syafiq berjuang keras mempertahankan proposal disertasi di depan Prof Dr Gunarto SH SE Akt MHum, Dr Ahmad Khisni SH MH, dan Dr Sri Endah Wahyuningsih, untuk menjadi kandidat doktor. ''Saya mengambil penelitian mengenai tindak pidana korupsi.
Ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kasus di Indonesia. Pemidanaan para koruptor bahkan tak mampu menurunkan angka korupsi,'' tutur hakim PN Kudus itu usai menempuh ujian kualifikasi. Promovendus sepakat tindak pidana korupsi (tipikor), harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Alasannya, pelaku kejahatan ini tidak hanya oknum pejabat tingkat daerah, tapi juga di pusat.
Korupsi tak sebatas menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, melainkan menghancurkan sendi-sendi penting kehidupan berbangsa. Menjadi pertanyaan, ketika pemidanaan kasus korupsi belum dapat menurunkan angka kejahatan ini, timbul keinginan merekonstruksi pemidanaan korupsi di Indonesia. Hal itu dikaitkan dalam perspektif keadilan berdasarkan nilai-nilai hukum pidana Islam.
Ubah Pola
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru dalam hal pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Gagasan atau teori baru ini dibangun dari perspektif Hukum Pidana Islam, karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim. Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum pidana yang tidak tertulis di Indonesia. Gagasan atau teori baru dari perspektif Hukum Pidana Islam ini diharapkan mengubah pola pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
sumber: http://pdih.unissula.ac.id

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more