Mafia Peradilan


Advokat Achiel Suyanto, sebagai narasumber pada Workshop Jurnalistik Hukum yang diadakan di Solo, Sabtu 13 Juni 2009, menegaskan bahwa mafia peradilan tidaklah ada, yang ada hanyalah permainan oknum-oknum tertentu, misalnya antara advokat dan jaksa atau polisi, advokat dan hakim, dan pihak-pihak tertentu yang berurusan dengan peradilan.

Oknum-oknum peradilan tersebut tidak menjalankan profesi secara profesional, padahal ada kode etik sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada mafia peradilan. Kalau dagang sapi, broker perkara atau markus (baca makelar kasus) memang ada.


Pendapat lain, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surakarta M Taufiq mengatakan bahwa praktik mafia peradilan masih berjalan sampai sekarang, sebab fenomena tersebut cerminan dari sikap masyarakat bahwa perkara dapat dibayar. Contohnya, bagaimana seorang ahli tampil dipersidangan sesuai permintaan bergantung siapa yang menghadirkan di persidangan. Akhirnya yang terjadi bukan saksi ahli, tetapi ahli bersaksi. Jika yang menghadirkan jaksa, keterangannya menguntungkan jaksa. Sebaliknya, jika yang menghadirkan advokat, bakal menguntungkan terdakwa.

Selain diskusi soal mafia peradilan, kegiatah hasil kerja sama DPC Peradi Surakarta dan PWI Cabang Surakarta tersebut membahas masalah pemberitaan hukum dan kriminal. Peserta diskusi antara lain wartawan, kepolisian, dan advokat. Ketua PWI Cabang Surakarta Budi Santoso mengatakan bahwa pemberitaan media massa tentang hukum dan kriminal sering tidak akurat, terutama penggunaan bahasa hukum, karena wartawan tidak memahami istilah-istilah hukum.

Di lapangan, sering kali wartawan keliru menulis istilah hukum. Wartawan juga sering keliru dalam penulisan istilah putusan, misalnya putusan gugatan tidak dapat diterima (niet on van kelijke ver klaard), putusan terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van recht ver volging) yang diteijemahkan beragam oleh wartawan (Sumber: Kompas Edisi Jateng, ”Hukum Hingga Mafia Peradilan”, Senin 15 Juni 2009).


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more