HUBUNGAN KEJAHATAN DENGAN TINGKAT EKONOMI




Pengertian kejahatan
Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukumatau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorangkriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri,pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.
Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seoranghakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagaiterpidana atau narapidana.
Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis.
Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat [1]. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.
Hubungan tindak kejahatan dengan aspek ekonomi
Secara yuridis/humum, maka tindak kejahatan, kemunkaran, kemaksiatan, jarimah, premanisme adalah perbuatan yang pelakunya dikenakan sanksi hukum, seperti pembunuhan, borsi, korupsi, dll. Ada sanksi hukum agama, hukum adat dan hukum Negara. Tindak kejahatan secara yuridis bersifat reelatif, tergantung dari waktu, tempat, sikon, tidak tetap, tidak universal..
Secara sosiologis/kemasyarakatan, maka tindaka kejahatan adalah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugigan secara psikologis, atau melukai perasaan susila/etika/moral. Tindak kejahatan secara sosiologis lebih luas, namun juga bersifat relative, tergantung dari waktu, tempat, sikon, tidak tetap, tidak universal. Tindak kejahatan secara sosiologis sebenarnya adalah perbuatan yeng melanggar hukum adat, seperti main judi, sabung ayam, telanjang dada, pamer paha, porno aksi, prostitusi, pelacuran, homo, lesbi, kumpul kebo, dll.
Menurut Prf Mr JM van Bemmelen, tindak kejahatan itu disebabkan karena bakat (niat, watak, karakter, sikap mental) dan lingkungan (kesempatan, milieu, sikon, waktu, tempat, lahan). Di jaman edan. Maka orang baik-baik bisa saja berubah menjadi edan. Terdapat hubungan, korelasi antara sikon dan tidak kejahatan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan preman krah putih (preman berdasi) cenderung berhubungan dengan sikon (kesempatan, lahan basah).
Dalam sudut pandang Islam, maka tenaga pendorong berbuat tindak kejahatan itu adalah nafsu ( Lammaratun bissuu). Sedangkan sebagai rem, tenaga pencegahannya adalah iman (kepercayaan akan hukuman Allah). Bila remnya blong (imannya lepas) maka nafsuny bisa berbuat tindak kejahatan sewenang-wenang.
Mengacu pada hasil penyelidikan/analisa George Mayr tahun 1835-1861 di Bremen, Jerman, berdasarkan statistic, maka terdapat hubungan, korelasi antara kenaikan tingkat kejahatan dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok (sembako).
Tingkat kejahatan berhubungan erat dengan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi. Makin tinggi tingkat kesenjangan sosial-ekonomi, maka makin tinggi pula tingkat kejahatan. Dengan kata lain, tingkat kejahatan tergantung dari tingkat kesejahteraan masyarakat.
Penurunan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi dapat dilakukan dengan mengkampanyekan/mensosialisasikan/memasyaraakatkan/membudayakan “Hidup sederhana”, Dalam terminology Isla dengan membudayakan Hidup Zuhud, Qana’ah, Wara’”. Dalam terminology kerennya dengan membudayakan “Hidup Sosialis”, menjauhi “Hidup Materialis”.
Tingkat tindak kejahatan juga dapat diturunkan dengan menurunkan angka pengangguran. Karena semakin banyap penangguran, maka semakin meningkat tindak kejahatan. Seluruh kebijkan seyogianya mengaitkannya dampaknya dengan tindak kejahatan. Kebijakan menaikkan harga, apakah akan berdampak terhadap tindak kejahatan atau tidak. Kebijakan memberikan fasilitas terhadap investor, apakah akan berdampak terhadap kejahatan atau tidak ? Kapan bangsa ini bisa hidup mandiri tanpa investasi dan korupsi ? (Simak  R Sidik Soeriadiredja :”Kriminologi”, Politeia, Bogor, 1055; Mr Alfred Hoetaoeroek cs : “Garis Besar Tatahukum Indonesia”, Erlangga, Djakarta, 1961, hal 69, “Perbuatan yang dapat dihukum”). (https://andinurseila.wordpress.com)
Sumber :

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more