Kejahatan Terorganisasi Dibongkar dari Dalam

Terkait

Membongkar kejahatan terorganisasi seperti korupsi yang sistemik harus dibongkar dari dalam oleh anggota komplotan yang mau bekerja sama demi penegakan hukum.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai yang ditemui di Jakarta, Rabu (28/11) mengatakan, orang dalam yang mau bekerja sama membongkar kejahatan harus dilindungi dan mendapat keringanan hukuman.
"Sebagai contoh kita belajar di Italia tahun ini ada 1.000 orang anggota kejahatan terorganisasi yang dilindungi LSPK karena mau bekerja sama mengungkap kejahatan. Dampaknya luar biasa terhadap upaya pemberantasan kejahatan terorganisasi dan korupsi yang menjangkiti hingga parlemen dan pemerintahan Italia," kata Haris.
Secara keseluruhan, ada 4.000 orang anggota keluarga darijustice collaborator di Italia yang dilindungi dalam skema perlindungan saksi. Sebagian besar berada di kota Naples. Banyak dari mereka merupakan anggota mafia Sisilia Cosa Nostra dan jejaring mafia lain yang beroperasi di Sisilia, Roma, Milan, dan Naples.
Pola di Italia, menurut Haris, sangat cocok diterapkan di Indonesia yang menghadapi masalah serius korupsi. Dia berharap, justice collaborator di Indonesia mendapat keringanan hukuman hingga hukuman percobaan sebagai penghargaan membuka kejahatan yang sangat terorganisasi di Indonesia.
Selama ini di Indonesia, lanjut Haris, orang dalam yang membocorkan kejahatan justru kerap mendapat serangan balik dan dalam posisi lemah ketika proses hukum dijalankan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more