ICW: PNS Profesi Paling Korup


ICW: PNS Profesi Paling Korup Koalisi Kawal Anggaran saat menyatakan sikapnya menolak adanya usulan dana aspirasi oleh DPR RI dalam jumpa pers yang dilakukan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Senin (15/6). (CNN Indonesia/Tri Wahyuni)
 
  Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil risetnya yang menunjukkan profesi terbanyak pelaku tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri sipil (PNS). Peneliti ICW Aradilla Caesar menyebutkan, PNS yang didakwa korupsi sebanyak 104 dari total 230 orang pada semester pertama 2015 di Indonesia.

Pilihan Redaksi
"Mereka dari pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi. Sejak 2012 memang PNS merupakan aktor paling banyak melakukan korupsi," kata Arad saat jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (18/8).

Arad melanjutkan, pegawai negara tersebut banyak melakukan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. "Program ini setiap saat dan modusnya konvensional. Itu paling gampang dikorupsi," ujarnya. (Baca: ICW Desak Revisi UU Tipikor Agar Perberat Hukuman Koruptor)

Koordinator Divisi Hukum dan Monitroing Peradilan Emerson Yuntho menambahkan, fenomena ini bukan hal yang jarang terjadi. Belakangan, kecenderungan korupsi dilakukan oleh pejabat daerah sehingga terdesentralisasi.

Emerson menegaskan, PNS memiliki kewajiban mengelola anggaran agar penyerapannya maksimal. Dengan tuntutan pelayanan publik, proyek pengadaan barang dan jasa pun dilakukan. Namun, proyek tersebut justru menjadi ladang basah bagi pejabat yang korup.

"Di daerah yang minim sumber daya alam, kecenderungan korupsi adalah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujarnya. (Baca: ICW: Revisi Aturan Malah Akan Ringankan Hukuman Koruptor)

Sementara itu, dalam riset pola korupsi lainnya, korupsi juga cenderung terjadi di daerah yang kaya sumber daya alam. Modusnya, melalui suap perizinan seperti izin usaha pertambangan, izin alih fungsi hutan, perkebunan, dan lainnya. "Contoh di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat," ucapnya.

Selain PNS, profesi lain yang juga tercatat melakukan tindak pidana korupsi adalah swasta atau pengusaha, anggota legislatif, dan penegak hukum.

"Swasta sebanyak 73 orang, 9 orang anggota DPR dan DPRD, dan 1 orang jaksa," kata Arad. (http://www.cnnindonesia.com/)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more