Menimbang Keadilan Restoratif untuk Kejahatan Korporasi


Lebih dar 72 Undang-Undang di Indonesia yang mengenal tanggung jawab korporasi.
Menimbang Keadilan Restoratif untuk Kejahatan Korporasi
Foto: SGP


Tanggung jawab atas kejahatan tak lagi melulu dibebankan kepada manusia. Dunia internasional sudah lama menerapkan tanggung jawab korporasi terutama dalam kejahatan ekonomi. Kejahatan yang dilakukan direksi, eksekutif atau pengurus korporasi adalah kejahatan ekonomi, sehingga kejahatan ekonomi sering disebut sebagai kejahatan korporasi (hal. 2).
Meminta tanggung jawab korporasi atas tindak pidana berarti menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penempatan ini membawa banyak pertanyaan bagi masyarakat awam: bagaimana caranya meminta tanggung jawab? Siapa yang harus bertanggung jawab di level pimpinan korporasi? Apakah sanksi pidananya sampai membubarkan korporasi? Bagaimana pengaturan dan implementasinya di Indonesia?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba dijawab dan dipaparkan Rufinus Hotmaulana Hutauruk dalam buku yang diterbitkan pertama kali Juli 2013 lalu. Buku ‘Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum’ diangkat dari disertasi penulis di Universitas Padjadjaran Bandung, 2007.
Seperti yang dikemukakan Prof. Muladi dalam bagian pengantar, prinsip yang ingin disampaikan Rufinus dalam buku ini aalah penanggulangan kejahatan melalui pendekatan  yang lebih menekankan pemulihan masalah kepada kondisi semula. Bagi Rufinus, penerapan pendekatan restoratif dalam hukum pidana Indonesia merupakan amanat pelaksanaan asas-asas hukum pidana (ultimum remedium) termasuk filosofi tujuan pemidanaan yang sejalan dengan Pancasila (hal. 256).
Penulis mengakui hukum Indonesia masih menekankan pada pendekatan represif dan retributif. Dalam sistem yang berlaku sekarang, pendekatan restoratif masih sebagai alternatif atau pelengkap atas sistem peradilan pidana yan ada (hal. 282).
Meskipun untuk saat ini sifatnya melengkapi, sebenarnya ‘jejak’ tanggung jawab korporasi dan pendekatan restoratif bisa ditelusuri lebih jauh.  Kajian yang dilakukan penulis buku menemukan fakta ada sekitar 72 peraturan perundang-undangan nasional yang menyinggung tindak pidana korporasi. Namun demikian, istilah yang dipakai tidak selalu korporasi, karena sebutan korporasi baru disinggung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (hal. 26-46).
Judul
 Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum
Penulis
 Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Cet-1
 Juli 2013
Penerbit
 Sinar Grafika, Jakarta
Halaman
 303 + xix
Pendekatan restoratif pada hakikatnya sudah dikenal sejak zaman Arab, Yunani, dan Romawi. Jejak pendekatan itu dalam hukum Indonesia bisa dilihat pada konsep penyelesaian kejahatan dalam masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif bermakna membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Dengan kalimat lain, pendekatan tersebut bermakna ‘mengembalikan keseimbangan yang terganggu’ (hal. 107-109).
Pendekatan restoratif dalam kejahatan korporasi sudah dipraktekkan di Indonesia. Ada empat kasus yang dianalisis penulis dalam buku ini, yakni kasus dugaan pelanggaran UU Pasar Modal oleh PT Bank Lippo Tbk, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Merryl Lynch, dan kasus Monsanto. Penyelesaian keempat kasus ini mencerminkan pendekatan yang bersifat restoratif persuasif (hal. 200).
Rufinus, managing partner Rufinus Hotmaulana & Partners, menyelesaikan dan mempertahankan disertasi, yang kemudian menjadi bahan dasar buku ini pada 2007. Setelah tahun itu, peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengalami perkembangan. Sehingga daftar peraturan yang mengenal tanggung jawab korporasi bisa bertambah seperti UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008).
Pembaca perlu kritis membaca perundang-undangan karena beberapa dasar hukum yang disebut dalam buku ini sudah mengalami perubahan. Tentu saja, semua pembaca juga berhak memajukan perspektif berbeda terhadap substansi buku, dalam arti mengkritik materi buku ini dari berbagai sudut pandang. Dan itu bisa dilakukan dengan membacanya, bukan? Selamat membaca…
sumber: www.hukumonline.com

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more