Penjahat dan Kejahatan Lingkungan

Oleh : M. Ridha Saleh

Dalam definisi yang dipublikasikan oleh WALHI (Mei, 2004), Penjahat Lingkungan adalah Orang atau Lembaga yang melakukan Tindakan Perampasan atau penghilangan HAL dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh, kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan (posisi-jabatan) di dalam suatu badan usaha/pemerintahan atau TNI – POLRI yang menimbulkan dan mengakibatkan pengrusakan atau pemusnahan, secara terus-menerus, lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat (ecocida) serta ancaman terhadap keamanan hidup manusia (human security).

Definisi ini dimaksudkan untuk mempertegas sejumlah tindak kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah aktor. Banyak dari mereka telah terlibat dalam praktek kejahatan lingkungan tetapi tidak mendapatkan sanksi hukum, politik yang setara. Bahkan, para penjahat lingkungan tersebut, terkesan kebal hukum di negara ini, karena regulasi lingkungan hidup tidak begitu tegas mengatur tentang para penjahat lingkungan.

Kejahatan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 1997. Bab yang mengatur tentang ketentuan pidana dicantumkan dalam Bab IX dalam undang-undang tersebut, meliputi pasal 41 sampai dengan pasal 48. Pasal 48 menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX adalah kejahatan.

Sayang sekali, dalam undang-undang tersebut tidak didefinisikan apa yang dimaksud dengan kejahatan lingkungan hidup. Yang didefinisikan di dalam undang-undang ini hanyalah kerusakan lingkungan hidup yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 14, yaitu Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; dengan demikian pasal 48 UU PLH adalah kejahatan tanpa ada definisi.

Dengan segala kontradiksinya, UU 41/1999 tentang Kehutanan telah mendefinisikan paling sedikit 13 kategori aktivitas kejahatan yang terkait dengan kehutanan yang dapat dihukum minimal selama 5 tahun dan denda antara Rp 5-10 milyar. Beberapa dari aktivitas tersebut di antaranya adalah:

* Merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan;
* Terlibat di dalam kegiatan yang mendukung degradasi hutan;
* Menggunakan atau menempati sebagian dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;
* Menebang pohon dalam batas 500 meter dari tepi waduk atau danau;
* Membakar hutan;
* Memanen hasil hutan tanpa memiliki izin atau hak;
* Menambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
* Mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah;
* Membawa peralatan berat ke kawasan hutan tanpa memiliki izin.

Dalam makalah yang disampaikan pad akesempatan diskusi kejahatan Lingkungan, Sunarwiatai Sartomo juga telah mendefinisikan Kejahatan lingkungan sebagai berikut: "Perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial-budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum."21

Menurutnya, ditinjau dari perspektif kriminologi, kejahatan lingkungan cukup unik dibanding dengan jenis kejahatan lain, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan kontemporer. Beberapa unsur kajian dalam kriminologi, seperti unsur pelaku, korban, dan reaksi sosial yang selalu menjadi bahasan utama, memperjelas keunikan dari kejahatan lingkungan.22

Berikut disajikannya perbandingan kejahatan antar-kejahatan konvensional dan kejahatan kontemporer dengan kejahatan lingkungan.23

No Unsur Kejahatan Konvensional/Kontemporer Kejahatan Lingkungan
1 Pelaku Individu Kolektif Kolektif
2 Korban Idem Idem
3 Reaksi Sosial Langsung dan Segera Tidak Langsung dan Lamban
4 Pembuktian Langsung Cepat dan Mudah Sulit dan Jangka Panjang

Kementerian Lingkungan Hidup telah mengusulkan peradilan lingkungan hidup dilakukan melalui terobosan dengan hakim datasering. Pada tahun 2004, telah ditandatangani bersama oleh Mahkamah Agung, POLRI, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Lingkungan Hidup adalah peradilan satu atap.

Hal ini memang masih dicurigai belum dapat menindak secara tegas pelaku-pelaku kejahatan lingkungn dan menjawab tantangan penegakan hak atas lingkungan. Begitu pun pemulihan lingkungan hidup, bahkan dalam peradilan tersebut, pendekatan yang dilakukan dalam menjerat para pelaku tindak pidana lingkungan masih berdasarkan pada aturan main yang konvensional, yang memungkinkan pelaku ingkar, kalaupun dapat bertanggung jawab mungkin hanya sebatas pada tanggung jawab fisik atas lingkungan, lalu bagaimana dengan gejala-gejala sosial yang terjadi akibat kerusakan lingkungan tersebut.

Karena rumitnya pembuktian pelaku tindak kejahatan lingkungan, kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup harus dilakukan upaya yang memposisikan kejahatan lingkungan hidup dalam kategori extra ordinary crime dengan mengacu pada undang-undang khusus tentang lingkungan hidup di mana undang-undang tersebut mencantumkan secara tegas apa yang dimaksudkan dengan kejahatan lingkungan hidup.

Dalam rangka penegakan hukum atau memberikan dampak penjeraan bagi para penjahat lingkungan. Saat ini, WALHI sedang melakukan pengkajian berbagai kemungkinan upaya hukum yang lebih tegas menindak para penjahat lingkungan melalui peradilan AD HOC bagi kejahatan lingkungan demi ditegakkannya hukum, keadilan sosial dan ekologi, keberlanjutan kehidupan masyarakat dan penenuhan HAL, khususnya bagi masyarakat yang bertahun-tahun belakangan ini didiskriminasi hak-haknya.(http://kalangkakng.blogspot.com)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more