Survei: Masyarakat Ragukan Independensi Jaksa Agung



Antara
Seskab Andi Widjajanto (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung HM Prasetyo usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/11).
Seskab Andi Widjajanto (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung HM Prasetyo usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/11/2014).

Mayoritas masyarakat meragukan independensi Jaksa Agung, HM Prasetyo dalam menegakan hukum. Keraguan itu disebabkan latar belakang Prasetyo yang merupakan kader dan politikus Partai Nasdem.
"Masyarakat masih ragu dengan potensi Jaksa Agung HM Prasetyo," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi saat menyampaikan hasil survei tentang Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK kepada wartawan di Jakarta, Ahad (21/12).

Hasan mengatakan, sebelum diberitahu latar belakang politik Prasetyo, ada sebanyak 40 persen responden yang menyatakan mantan anggota Komisi III DPR tersebut mampu independen. Sedangkan, 46 responden lainnya mengatakan tidak tahu, dan 12,1 persen mengatakan tidak mampu.

Ekspetasi publik langsung menurun begitu surveyor memberitahu bahwa Prasetyo merupakan politikus Nasdem. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Prasetyo menurun, dan ketidakpercayaan meningkat.

"Ketika responden diberikan informasi mengenai latar belakang HM Prasetyo yang merupakan kader dan politikus dari Partai Nasdem, yang menyatakan mampu turun sedikit menjadi 38,3 persen, yang menyatakan tidak akan mampu 18,3 persen, dan yang menjawab tidak tahu 43,5 persen," ujarnya.

Survei Cyrus Network dilakukan selama periode 1 sampai 7 November 2014. Ada sebanyak 1.220 responden di 33 provinsi yang dilibatkan dalam survei tatap muka langsung. Margin of error survei kurang lebih 3,1 persen. (www.republika.co.id)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Seri-Taspen: SEJARAH, JATI DIRI DAN PROBLEMATIKA

Sekali fakta sejarah itu ditemukan, fakta itu tidak akan dapat diubah, meskipun fakta sejarah itu mungkin pedas untuk dirasakan. Slamet Muljana, Sejarawan Indonesia Mencermati perjalanan panjang PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (biasa disebut PT Taspen) sejak 1963 hingga tahun 2000, banyak pelajaran berharga yang seyogianya bisa kita petik dari lembaga/institusi penyelenggara program kesejahteraan pegawai lainnya di Tanah Air. Sejarah perjalanan panjang PT Taspen bisa dirunut sejak masa sebelum kolonialisme Belanda. Kala itu, di Nusantara ini telah dikenal adanya administrasi publik tradisional di mana beberapa kerajaan dan kesultanan sudah memberikan “pensiun” (berupa tanah bengkok ) kepada abdi dalem yang telah menyelesaikan masa kerjanya. Misalnya, di Jawa Tengah dikenal berbagai tanah perdikan, yang merupakan tanah-tanah hadiah bagi mereka yang sudah memasuki masa “pensiun”. Begitu seterusnya hingga di masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1887 Pemerintah Kol...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more