Petugas SPBU Manipulasi 8 Ton Solar

Petugas SPBU Manipulasi 8 Ton Solar
Petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Wlingi, Blitar, tertangkap menyalahgunakan penjualan BBM bersubsidi ke industri. Polisi menyita 8 ton liter solar bersubsidi.

"Selain 8 ton liter solar dan truk bernomor polisi L-9813-UQ, kami menetapkan dua tersangka, Ariyanto, 32 tahun, pengawas SPBU, dan Paidi, 57 tahun, yang bertindak sebagai broker," ujar Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur Jawa Timur Komisaris Besar Awi Setiyono di Markas Polda Jawa Timur, Rabu, 26 November 2014.

Kedua tersangka ditangkap saat mengisi solar ke tiga buah bullmasing-masing berkapasitas 1.000 liter yang berada di dalam bak truk. Ariyanto mengaku baru beroperasi sekitar dua minggu dan menjualnya untuk proyek pemerataan tanah. Mereka beroperasi seminggu sebelum harga BBM naik pada 18 November 2014. Selama itu, Ariyanto dan Paidi telah menjual 6.000 liter solar. "Kami untung sekitar Rp 18 juta," ujar Ariyanto. 

Kasubdit IV Tindak Pindana Tertentu (Tipidter) AKBP Maruli Siahaan menuturkan masih menelusuri adanya pelaku lain di balik penyalahgunaan itu. Modus yang dilakukan kedua tersangka terbilang profesional, karena berusaha menyamarkan tindakan dengan memanipulasi laporan keuangan. "Karyawan atau pihak di depo Pertamina tidak curiga karena Ariyanto memang pengawas resmi," katanya.

Bisnis yang melanggar hukum ini mengambil keuntungan Rp 4.000 jika dihitung sebelum harga BBM naik dan Rp 2.000 begitu harga BBM naik. Dengan sistem sesuai dengan pesanan, seharusnya solar bersubsidi langsung masuk ke tangki tandon di SPBU yang tak bersubsidi. "Dari sini, keduanya mulai memainkan harga solar. Waktu itu, untuk nonsubsidi harganya Rp 9.500 dan dijual ke proyek yang membutuhkannya," ujar Maruli.

Ariyanto dan Paidi dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi. "Hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar," tutur Awi. (www.tempo.co)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more