Kasus KDRT Paling Tinggi di Papua

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Yohana Yambise (tengah) saat acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) se-Tanah Papua, Manokwari, Kamis (13/10). Foto INDOPOS/JPNN.com

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menilai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) paling mendominasi di setiap provinsi, salah satunya di Papua. Pada tahun 2012 saja, angka kekerasan di tanah Papua masih tinggi, yaitu 1.170 kasus.
“Merupakan suatu harapan kedepan, jika dari Tanah Papua dapat tumbuh tokoh-tokoh perempuan Papua yang menjadi tokoh pembaharuan dalam mengatasi kekerasan. Perempuan dengan  pemikiran yang selalu mempunyai jiwa pelindung, tentu dapat menjadi kekuatan tersendiri (khususnya perempuan Papua),” ucap Menteri PP-PA Yohana Yambise dalam keterangan tertulisnya saat pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) se-Tanah Papua, Manokwari, Kamis (13/10).
Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian karena dampak negatif yang besar bila tindakan ini terjadi dalam masyarakat. “Bukan hanya keluarga dan anggota keluarga lainnya, tetapi juga berdampak secara luas bagi masyarakat,” tegas wanita kelahiran Manokwari itu.
Untuk itu, sambungnya, kesadaran masyarakat akan menjadikan motivasi dan berperanan dalam menanggulangi KDRT. Dengan adanya Musda PWKI se-Tanah Papua dan dibantu oleh pemerintah, diharapkan masyarakat yang semuanya secara baur-membaur akan menjadikan forum musyawarah sebagai upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. “Indonesia membutuhkan kaum perempuan untuk dapat berperan sebagai aktor dan mediator terhadap kasus-kasus kekerasan,” pungkas Yohana.
Yohana menilai, Musda ini menjadi moment penting dalam rangka mendapatkan perhatian publik utamanya di Tanah Papua. Sehingga isu kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih inklusif.
“Isu kekerasan terhadap perempuan adalah isu yang setua isu kemanusiaan itu sendiri. Adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan telah membuat banyak perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan dan mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya,” tutur Yohana.
Berdasarkan data KPP-PA yang dihimpun dari Sistem Pencatatan dan Pelaporan yang direkap oleh Badan/Biro/Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten, Kota dan Provinsi. Pada 2010 terdapat 15.648 kasus dari 29 Provinsi, sedangkan pada 2011 terdapat 11.089 kasus dari 17 Provinsi. Sementara itu, untuk data kekerasan tahun 2012 dari 33 Provinsi yang tercatat sebagai kasus baru adalah 21.507 kasus, untuk tahun 2013 sejumlah 12.703 kasus dari 18 Provinsi (belum semua provinsi melaporkan).
Selain itu, dari data LBH APIK bahwa sekitar 70 sampai 90 persen kasus KDRT mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Di tahun 2009, KDRT khususnya kekerasan terhadap istri bahkan mencapai 96 persen atau 136.849 kasus dari total kasus kekerasan terhadapperempuan yang masuk. Dengan data tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar kekerasan justru terjadi di rumah tangga.
“Upaya untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender ini tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi juga perlu melibatkan masyarakat, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antar unsur pemerintah dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintahan daerah termasuk lembaga masyarakat dan swasta,” terang Yohana. (www.jpnn.com)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more