Indonesia Butuh Detektif Internasional untuk Kejahatan Kerah Putih


merdeka.com
merdeka.com
Ilustrasi detektif. ©istimewa
Di Indonesia banyak terungkap kasus kejahatan kerah putih (white ollar crime). Kejahatan ini dilakukan dalam birokrasi pemerintahan, di antaranya dalam bentuk korupsi dan penggelembungan rekening. Aset para perampok kekayaan negara ini biasanya disembunyikan di luar negeri.
Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI,) Hikmahanto Juwana, menyebutkan jika Pemerintah Indonesia perlu menyewa jasa detektif partikelir guna menelusuri aset koruptor di luar negeri. Hal itu karena pemerintah tak tahu seluk-beluk negara diduga tempat penimbunan aset para koruptor.
“Para penjahat kerah putih seringkali menyembunyikan aset-asetnya di luar Indonesia. Justru detektif ini akan mencari aset dari kejahatan kerah putih di luar negeri. Kalau di luar negeri, dia kan enggak bisa tahu gang-gangya, perlu detektif karena untuk mengejar aset-aset negara,” kata Hikmahanto, saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (31/10).
Menurutnya, di Indonesia sendiri sudah lama ada jasa detektif partikelir, namun masih sembunyi-sembunyi. Mereka beroperasi di ranah kepentingan pribadi dan ekonomi bukan bidang keamanan.
“Jasa detektif sudah ada di Indonesia, tapi kepentingannya lebih privat dan belum ada lisensinya. Orang yang menduga istrinya selingkuh atau orang yang mencari informasi lawan bisnis yang menjadi pelanggannya,” terang dia.
Lanjut Hikmahanto, detektif partikelir tak berlisensi inipun tidak mendapatkan perhatian dan pembinaan oleh pemerintah. Detektif swasta ini salah-salah dapat dijerat pidana jika kegiatannya malah mengganggu ketenangan masyarakat.
“Mereka (detektif partikelir) tidak ada asosiasi dan pembinaan oleh pemerintah. Kalau ketahuan bisa illegal, tapi dalam batas-batas yang diperbolehkan kalau dia melanggar ketentuan ya ilegal,” ujar dia.
Masih menurut Hikmahanto, adanya detektif partikelir guna membantu mencari informasi secara resmi belum dibutuhkan oleh pemerintah saat ini. Jika pun ada, dia menilai kriminalitas tak bakal berkurang. [www.timlo.net]

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more