Penerapan Pin Kartu Kredit untuk Antisipasi Kejahatan Teknologi

SHUTTERSTOCKIlustrasi
 Managing Director of Consumer & Retail Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Darmadi Sutanto, mengungkapkan, bank tidak mampu mengimbangi kebutuhan nasabah tanpa kehadiran teknologi. Di sisi lain, penggunaan teknologi juga memiliki risiko tersendiri. Perlu adanya upaya mitigasi dalam menghadapi masalah terkait keamanan data nasabah.

"Tanpa teknologi, bank tidak bisa catching up dengan nasabah. Teknologi juga punya risiko yang juga harus, sebagai bank atau industri, harus juga memitigasi dengan cepat," ujar Darmadi dalam acara Forum Ekonomi Nusantara di Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Darmadi menuturkan, salah satu hal yang tengah giat dikerjakan oleh bank adalah penggunaan cip pada kartu debit dan pin bagi kartu kredit. Menurut Darmadi, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi maraknya kejahatan teknologi di dunia perbankan.

"Salah satu yang sedang inisiatif adalah perubahan kartu cip untuk debit dan kartu kredit dengan pin. Itu untuk memitigasi perkembangan teknologi dan makin maraknya kejahatan teknologi di dunia perbankan," ujarnya.

Untuk itu, tutur Darmadi, edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi, keamanan, dan perlindungan konsumen perbankan begitu penting bagi masyarakat. Pasalnya, sementara teknologi terus berkembang, risiko pun akan terus bertambah.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Ida Nuryanti. Dalam acara serupa, Ida mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya keamanan bertransaksi ini.

Langkah BI dan industri menjamin keamanan nasabah lewat migrasi cip dan penggunaan pin, menurut dia, malah mendapatkan protes.

"Perlu sosialisasi karena apa sih fungsinya pin itu? Belum lagi kalau nanti disuruh (ubah pin) dari empat digit ke enam digit. Mereka perlu tahu, apa sih tujuan industri dan regulator? Ini sosialisasi yang memang harus kita dorong. Kami sadar, di Bank Indonesia, banyak hal yang harus dipenuhi industri. Makanya kami siap dengan perlindungan konsumen," katanya. (http://bisniskeuangan.kompas.com/)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more