Mencari Sosok Jaksa Agung


DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.
Sebuah pesan singkat dari seorang aktivis LSM masuk ke telepon seluler saya. Isinya: Joko Widodo di-pressure untuk memilih Jaksa Agung dari kalangan internal. Si pengirim SMS itu mengaitkan dengan sebuah kasus korupsi.

Kebenaran rumor yang dilepas di tengah malam itu memang belum terkonfirmasi. Namun, hal itu menunjukkan mulai ada tarik-menarik kepentingan menjelang pelantikan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014 serta pembentukan kabinet. Setelah koalisi pendukung Prabowo Subianto menguasai parlemen, profil kabinet Jokowi akan menjadi pertaruhan.

Kembali ke rumor soal sosok Jaksa Agung. Akseptabilitas internal di kalangan korps Adhyaksa menjadi faktor penting. Namun, tingkat penerimaan seorang Jaksa Agung di internal kejaksaan bukan untuk menjaga harmoni dan membuat kejaksaan dalam zona nyaman. Seorang Jaksa Agung yang mendapat dukungan dari korps harus mampu mengajak seluruh korps kejaksaan untuk bersama pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla menegakkan hukum seadil-adilnya serta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjibaku memberantas korupsi.

Kinerja Kejaksaan Agung atau Gedung Bundar—tempat pemeriksaan penyidikan tindak pidana khusus—yang sempat ramai dengan pemeriksaan tersangka korupsi, beberapa tahun lalu, kini mulai meredup. Pamor Gedung Bundar mulai tergantikan oleh KPK yang kian gencar menangkapi perampok uang rakyat. Tidak pandang buku, seorang Ketua Mahkamah Konstitusi pun bisa ditangkap KPK.

Aktivis Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo membutuhkan Jaksa Agung yang berani, berintegritas, dan punya karakter kuat. ”Jangan pilih Jaksa Agung yang bercorak asal bapak senang (ABS),” kata Emerson. Saya sependapat. Model kerja Jaksa Agung yang sekadar menyenangkan presiden dengan laporan ABS tidak lagi cocok dengan karakter Joko Widodo. Dalam pandangan saya, dibutuhkan Jaksa Agung yang berpikiran progresif dalam memberantas korupsi.

Jaksa Agung dari dalam dan dari luar sebenarnya tidak menjadi masalah. Dalam sejarah kejaksaan pernah pada sebuah masa Jaksa Agung dijabat tokoh dari luar, seperti Marzuki Darusman dan Marsillam Simanjuntak. Namun, yang penting dari seorang Jaksa Agung adalah berkomitmen pada penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penghormatan hak asasi manusia.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah diangkat Jaksa Agung yang sudah pensiun, yakni Basrief Arief. Kehadiran Basrief sebagai orang nomor satu di Kejaksaan Agung memang bisa membawa ketenangan dalam tubuh Kejaksaan Agung. Namun, karena begitu tenangnya, tak tampak prestasi besar yang digapai Jaksa Agung.

Bangsa ini membutuhkan Jaksa Agung yang sevisi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi. Jaksa Agung yang memiliki pikiran progresif untuk memberantas korupsi. Progresivitas itu dibutuhkan untuk mengimbangi progresivitas KPK dalam melakukan penuntutan kasus-kasus korupsi. Duet Jaksa Agung dan KPK yang cocok dan sevisi akan mempercepat pemberantasan korupsi di negeri ini.

Harus diakui, korupsi adalah penyakit yang belum dapat kita sembuhkan. Mengharapkan beban pemberantasan korupsi hanya kepada KPK akan memberatkan KPK. Karena itu, dibutuhkan kerja sama antara KPK dan Jaksa Agung yang sama-sama memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. (http://nasional.kompas.com/)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Seri-Taspen: SEJARAH, JATI DIRI DAN PROBLEMATIKA

Sekali fakta sejarah itu ditemukan, fakta itu tidak akan dapat diubah, meskipun fakta sejarah itu mungkin pedas untuk dirasakan. Slamet Muljana, Sejarawan Indonesia Mencermati perjalanan panjang PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (biasa disebut PT Taspen) sejak 1963 hingga tahun 2000, banyak pelajaran berharga yang seyogianya bisa kita petik dari lembaga/institusi penyelenggara program kesejahteraan pegawai lainnya di Tanah Air. Sejarah perjalanan panjang PT Taspen bisa dirunut sejak masa sebelum kolonialisme Belanda. Kala itu, di Nusantara ini telah dikenal adanya administrasi publik tradisional di mana beberapa kerajaan dan kesultanan sudah memberikan “pensiun” (berupa tanah bengkok ) kepada abdi dalem yang telah menyelesaikan masa kerjanya. Misalnya, di Jawa Tengah dikenal berbagai tanah perdikan, yang merupakan tanah-tanah hadiah bagi mereka yang sudah memasuki masa “pensiun”. Begitu seterusnya hingga di masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1887 Pemerintah Kol...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more