LPSK Lakukan Pemulihan Psikologis Korban Perkosaan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pemulihan psikologis dan medis kepada AP, 16 tahun, korban perkosaan dan tabrak lari di Ciputat, Jakarta Selatan. Menurut Abdul Haris Semendawai, Ketua LPSK, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/10), LPSK memutuskan memberikan layanan tersebut dalam satu rapat beberapa waktu lalu.


"Terlindung dengan inisial AP diberikan bantuan medis dan psikologis selama 6 bulan," ujar AH Semendawai.

LPSK memberikan layanan tersebut karena kondisi psikologis AP tidak stabil, sehingga tidak bisa memberikan keterangan dalam rangka proses hukum yang berlangsung di kepolisian.

Jika korban tidak bisa memberikan kesaksiannya, kata Semendawai, ditakutkan akan menghambat proses hukum yang sedang berjalan. "Selain itu, ditakutkan apabila kasus berlarut-larut, maka pelaku bisa melarikan diri," tandasnya.

Sementara pemberian layanan medis untuk memulihkan kondisi korban yang hamil akibat perkosaan tersebut dan mengalami keguguran akibat peristiwa tabrak lari yang menimpanya.

Selain pemberian layanan pemulihan psikologis dan medis, LPSK juga memberikan pemenuhan hak prosedural dalam bentuk pendampingan saat pemeriksaan dan pemberian kesaksian dalam proses peradilan.

Kasus perkosaan tersebut, imbuh Semendawai, saat ini tengah ditangani Kepolisian Resor Jakarta Selatan, setelah korban melaporkannya. Polisi juga telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang menjadi lokasi tabrak lari tersebut.

Pengacara korban menduga adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa tabrak lari tersebut, karena pihak korban melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan.

Sebelumnya, AP, gadis belia menjadi korban perkosaan di Ciputat. Dia digilir oleh enam orang pemuda, kemudian mengalami kecelakaan tabrak lari di Jalan Aria Putra, masih di wilayah Ciputat. (www.gatra.com)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more