KLH Percepat RPP Limbah B3



Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mempercepat penyelesaian rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) KLH yang harus diselesaikan sebelum Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dibubarkan.
Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan, pihaknya kini terus memproses RPP Limbah B3 untuk disahkan oleh Presiden. Saat ini, RPP tersebut sedang diputarkan ke beberapa Kementerian yang terkait untuk ditandatangani.
”Butuh tanda tangan dari Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Menteri Perindustrian, Mendagri (Menteri Dalam Negeri), dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah itu baru minta tanda tangan Presiden,” ujarnya dalam acara Workshop Lingkungan Hidup oleh PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) di Cileungsi, Kamis (2/10).
Dalam peraturan itu lanjut dia, KLH memasukkan beberapa daftar limbah B3 yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Selain itu, mereka menentukan mekanisme perusahaan untuk mengklaim limbah di luar daftar tidak berbahaya. Klaim tersebut harus disertai dengan bukti ilmiah bahwa tidak ada dampak dari limbah yang dilakukan.
“Kami juga mengatur beberapa limbah yang bisa dijadikan produk atau produk sampingan. Ini penting untuk mendorong langkah pengelolaan limbah yang berkelanjutan, Jadi, pembangunan tetap dirorong, ekonomi tetap tumbuh, tapi lingkungan dan masyarakat bisa tetap dijaga,” terangnya.
Pada kesempatan sama, Sekretaris KLH Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa nantinya RPP itu bakal mengatur  semua hal terkait limbah B3. Termasuk, meningkatkan dan memperketat standar bagi perusahaan jasa pengelolaan limbah B3.
“Nanti baik teknologi dan sumber daya manusia harus melalui sertifkasi. Jadi, semua sudah diatar dalam RPP ini,” katanya. (www.jpnn.com)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more