Sengketa Hak Cipta, KY Diminta Periksa Hakim PN Surabaya

Ilustrasi palu hakim.
Komisi Yudisial (KY) diminta proaktif mengungkap perilaku tiga hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, yang diduga merugikan terdakwa Steven Rusli alias Miki, dalam menangani perkara pelanggaran hak cipta. Pasalnya, para hakim itu terkesan menjadi tidak kritis terhadap perkara ini. Padahal, mereka mengerti bahwa upaya hukum pidana, apalagi di dalam perkara hak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan “jalan terakhir” (untimum remidium) yang ditempuh pihak yang dianggap sebagai pemegang hak cipta.
“Karena itu, Steven meminta KY proaktif mengevaluasi hakim tersebut. Kami juga akan mempraperadilankan masalah ini. Perkara ini memang sudah mendekati vonis, tetapi mau bagaimana lagi? Ibarat nasi telah menjadi bubur," kata Aria Dipura, penasihat hukum keluarga Steven Rusli kepada SP di Jakarta, Rabu (25/6).
Sumber SP di Kepolisian menyebutkan perkara Steven diduga terjadi karena permainan oknum Polda Bali dan PN Surabaya, karena penanganan perkara itu tidak seharusnya sampai ke pengadilan pidana dan bisa diselesaikan bertahap, misalnya melalui peradilan niaga karena murni perkara perdata.
Saat ini Steven Rusli mendekam dalam rumah tahanan jaksa setelah pemegang merek D Topeng melaporkanya ke Polda Jatim. Si pelapor, Reno Harsamer, menuding Steven telah menggunakan nama D Topeng untuk promosi unit-unit kondominium yang dibangunnya di Kuta, Bali, tanpa izin. Nama D Topeng oleh Reno dipampang di sebuah galeri di Kuta yang khusus memperjualbelikan karya-karya seni, di antaranya lukisan. Kemudian, Steven menggunakan merek tersebut dengan cara memperbanyak melalui brosur-brosur kondominium miliknya.
Sebelumnya, Reno adalah rekan bisnis terdakwa. Reno pun menggugat setelah gagal meminta uang ganti rugi kepada terdakwa senilai Rp 6 miliar.
Terkait kasus tersebut, keluarga Steven menemukan memo yang dibuat petinggi di PN Surabaya berinisial Swd pada 7 Oktober 2013. Memo itu bertulis,“Perhatian. Pelapor meminta perhatian khusus." Kalimat itu diduga merupakan instruksi yang harus dijalankan para hakim yang menangani perkara tersebut.
(www.beritasatu.com)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more