Masalah Ekonomi dan Perselingkuhan Penyebab KDRT Terbanyak

Masalah Ekonomi dan Perselingkuhan Penyebab KDRT Terbanyak
Tribun Jogja/ Obed Doni Ardiyanto
Sumarmi, yang didampingi anak keduanya, yang menjadi korban kekerasan rumah tangga yang dilakukan suaminya.

Mengenaik kasus KDRT yang dialami Sumarmi (40) oleh suaminya sendiri, Baki Abadi (51), Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Mutiara Klaten, Sri Widodo, mengatakan KDRT memang disebabkan salah satunya permasalah ekonomi.

“Kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebab utama dari pertengkaran dalam rumah tangga, yang bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, perselingkuhan juga menjadi penyebab terbanyak juga. Tidak sedikit kasus yang terjadi, namun lebih banyak yang tidak laporkan,” tuturnya, di Klaten, Sabtu (3/5).

Pemenuhan kebutuhan keluarga yang tidak dapat tercukupi, lanjutnya, dapat memicu riak-riak pertengkaran dan bisa memicu kekerasan. “Dua orang (suami-istri) terkadang memiliki pandangan berbeda dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu memiliki karakter yang berbeda pula,” jelasnya.

Saat keduanya tidak memiliki solusi yang terbaik, sebaiknya melakukan konsultasi sebelum terlambat dan melakukan tindakan melanggar hukum. Mereka dapat berkonsultasi ke instansi pemerintah.

“Alangkah lebih baik jika ada permasalah dibicarakan dan dicegah sebelum terjadi hal yang tidak diingkan. Kalau membutuhkan konsultan, warga dapat mendatangi Dinas Sosial (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrsai) Klaten atau ke Kantor KB ke bagian konsultasi permasalah keluarga,” jelasnya.

Namun jika sudah menginjak ke KDRT, P2TP2A di Bagian Kesra Setda Klaten bisa menjadi tempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah. Sri Widodo, mengatakan warga tidak perlu takut atau khawatir terkait identitas dan permasalahan mereka.

“Kami tetap akan menjamin permasalahan dan identitas mereka menjadi sebuah kerahasian kami. Kami juga menganut asas kesetaraan. Jadi tidak ada perbedaan antara kami dengan mereka. Kami hanya ingin memberika solusi yang terbaik, meski pilihan ada di tangan mereka,” paparnya.

Sri Widodo juga menghimbau kepada masyarat yang mendapati ada kejadian KDRT di sekitar rumahnya, segara untuk melaporkan ke P2TP2A. “Mencegah lebih baik daripada kejadia terrus berlanjut dan diulang-ulang,” pungkasnya. (jogja.tribunnews.com)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Seri-Taspen: SEJARAH, JATI DIRI DAN PROBLEMATIKA

Sekali fakta sejarah itu ditemukan, fakta itu tidak akan dapat diubah, meskipun fakta sejarah itu mungkin pedas untuk dirasakan. Slamet Muljana, Sejarawan Indonesia Mencermati perjalanan panjang PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (biasa disebut PT Taspen) sejak 1963 hingga tahun 2000, banyak pelajaran berharga yang seyogianya bisa kita petik dari lembaga/institusi penyelenggara program kesejahteraan pegawai lainnya di Tanah Air. Sejarah perjalanan panjang PT Taspen bisa dirunut sejak masa sebelum kolonialisme Belanda. Kala itu, di Nusantara ini telah dikenal adanya administrasi publik tradisional di mana beberapa kerajaan dan kesultanan sudah memberikan “pensiun” (berupa tanah bengkok ) kepada abdi dalem yang telah menyelesaikan masa kerjanya. Misalnya, di Jawa Tengah dikenal berbagai tanah perdikan, yang merupakan tanah-tanah hadiah bagi mereka yang sudah memasuki masa “pensiun”. Begitu seterusnya hingga di masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1887 Pemerintah Kol...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more