Lokasi Pelacuran Dolly Ditutup 19 Juni


Lokasi Pelacuran Dolly Ditutup 19 Juni
Lokaisasi Dolly
 
 
Penutupan lokalisasi di Surabaya, yakni Dolly dan Jarak, direncanakan paling lambat pada 19 Juni 2014 atau sebelum bulan Ramadhan. Saat ini dari sebanyak 1.080 pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di lokalisasi terbesar di Indonesia itu, baru 370 PSK saja yang diajukan untuk segera dipulangkan.

"Kami terus melakukan verifikasi data PSK. Verifikasi data ini untuk pengajuan dana ke Kementerian Sosial (Kemensos)," kata Kepala Dinas Sosial Surabaya Soepomo, Senin (21/4).

Menurut dia, sejauh ini kemensos masih belum memutuskan berapa besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk memulangkan para PSK tersebut. Namun pihaknya berharap dana bisa secepatnya cair, agar penutupan bisa segera dilakukan.

Nantinya, lanjut dia, para PSK akan memperoleh bantuan modal sebesar Rp5,05 juta per orang. Sedangkan mucikari mendapat Rp5 juta orang. Untuk dana mucikari itu berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sedangkan PSK dari Kemensos. "Sedangkan pemkot melakukan rehabilitasi terhadap keseluruhan kawasan," katanya.

Selain itu, Soepomo mengatakan rehabilitasi kawasan Dolly dan Jarak ini di antaranya dengan membeli wisma-wisma yang selama ini untuk praktik asusila. Rumah-rumah ini nantinya bisa jadi diubah menjadi sentra kerajinan penduduk setempat.

Jika wisma tidak dijual oleh pemiliknya, maka tempat tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya rumah pada umumnya. "Sejauh ini kami belum membuat desain khusus setelah Dolly ini ditutup mau diapakan. Kami serahkan sepenuhnya pada warga setempat, mau dijadikan hunian bisa ya tidak apa-apa. Mau jadi sentra kerajinan juga tidak masalah," katanya.

Terkait kekhawatiran adanya PSK yang tetap beredar di jalanan, panti pijat maupun di hotel pascapenutupan, dengan tegas Soepomo menyatakan pihaknya akan terus melakukan razia.

Razia ini dilakukan diseluruh tempat, baik hotel, panti pijat maupun lokasi-lokasi yang lain. Jika PSK yang sudah dikembalikan ke daerah asalnya, namun tetap bekerja sebagai PSK, maka itu menjadi tugas masing-masing daerah dalam menertibkan wilayahnya.

"Jika kami menemukan hotel maupun panti pijat yang menjadi tempat prostitusi, maka tak segan-segan kami akan cabut izinnya. Kalau panti pijat ya panti pijat saja, jangan yang lain-lain," katanya. (www.harianterbit.com)
 


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Seri-Taspen: SEJARAH, JATI DIRI DAN PROBLEMATIKA

Sekali fakta sejarah itu ditemukan, fakta itu tidak akan dapat diubah, meskipun fakta sejarah itu mungkin pedas untuk dirasakan. Slamet Muljana, Sejarawan Indonesia Mencermati perjalanan panjang PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (biasa disebut PT Taspen) sejak 1963 hingga tahun 2000, banyak pelajaran berharga yang seyogianya bisa kita petik dari lembaga/institusi penyelenggara program kesejahteraan pegawai lainnya di Tanah Air. Sejarah perjalanan panjang PT Taspen bisa dirunut sejak masa sebelum kolonialisme Belanda. Kala itu, di Nusantara ini telah dikenal adanya administrasi publik tradisional di mana beberapa kerajaan dan kesultanan sudah memberikan “pensiun” (berupa tanah bengkok ) kepada abdi dalem yang telah menyelesaikan masa kerjanya. Misalnya, di Jawa Tengah dikenal berbagai tanah perdikan, yang merupakan tanah-tanah hadiah bagi mereka yang sudah memasuki masa “pensiun”. Begitu seterusnya hingga di masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1887 Pemerintah Kol...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more