2014, Mahkamah Konstitusi Terima 767 Aduan Perkara

Sebanyak 735 perkara diajukan partai politik nasional dan lokal.

ddd

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menargetkan tanggal 30 Juni 2014 sebagai tenggat waktu untuk menyelesaikan semua perkara.
Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menargetkan tanggal 30 Juni 2014 sebagai tenggat waktu untuk menyelesaikan semua perkara.(VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

Selama masa penerimaan pengaduan perselisihan hasil Pemilu tanggal 12-14 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebanyak 767 aduan perkara. Hal itu disampaikan oleh Ketua MK, Hamdan Zoelva, dalam konferensi pers yang dilakukan hari ini, Jum'at, 16 Mei 2014, di kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 
"Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi seluruh permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi. Jumlah total perkara yang diajukan adalah 767 perkara," ucap Hamdan. 
Dijelaskan juga oleh Hamdan, 767 perkara tersebut terdiri dari 735 perkara yang diajukan oleh seluruh partai politik nasional dan lokal, serta 32 perkara yang diajukan oleh calon perseorangan DPD.
Pernyataan Hamdan ini memperbaharui pernyataan yang dikeluarkan oleh MK pada beberapa hari sebelumnya. Saat itu, MK menerima jumlah total 702 aduan perkara hasil Pemilu. 
"Terdapat perubahan angka bila dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh MK beberapa hari yang lalu pada saat penerimaan berkas," ujarnya. 
Menurut Hamdan, setelah dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap setiap perkara yang diajukan, pihaknya menemukan total 767 perkara seperti yang diumumkan hari ini. 
Menurut Hamdan, MK mempunyai tugas sangat besar dengan memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan 767 perkara dalam waktu hanya 1 bulan saja. 
"Menghadapi sidang perselisihan ini, MK memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk menyelesaikan semua perkara dalam waktu 30 hari kerja," ujarnya. 
Namun demikian, ia tetap menjanjikan bahwa pihaknya akan tetap bekerja keras dan penuh tanggung jawab dengan berbekal semangat untuk mengabdi kepada negara.
Setelah masa penerimaan aduan perkara ini, maka tugas MK selanjutnya adalah menyidangkan setiap perkara hingga tuntas. Mahkamah Konstitusi menargetkan tanggal 30 Juni 2014 sebagai tenggat waktu untuk menyelesaikan semua perkara. "Tanggal 30 Juni, MK harus sudah memutus dan menyelesaikan seluruh perkara," ucapnya.
Sidang penyelesaian perkara hasil Pemilu ini akan dilangsungkan secara perdana pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2014. Menurut Hamdan, sidang akan dilangsungkan secara marathon dari pagi hingga malam hari. 
Hamdan juga menjelaskan rencana MK terhadap teknis pelaksanaan seluruh sidang perkara hasil Pemilu ini. 
"Di hari pertama akan dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan secara pleno. MK kemudian membagi dalam 3 panel yang nantinya akan memeriksa bukti-bukti dari saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak. Sampai pada saatnya nanti, pengambilan keputusan atau pengucapan putusan dilakukan kembali dalam sidang pleno lanjutan MK," ucapnya.
Jumlah perkara yang dipersengketakan di MK pada Pemilu 2014 ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2009, MK hanya menerima aduan 628 perkara. (nasional.news.viva.co.id)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more