Inilah Tiga Sebab KDRT Meningkat



Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Ninik Rahayu menegaskan ada beberapa penyebab tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Perkawinan yang lemah ada di urutan pertama. Selain itu, pelaksanaan dan sosialisasi UU PKDRT belum maksimal.

Dia menjelaskan, UU Perkawinan memberi kuasa pada laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Perempuan, kata dia, diberi porsi yang tidak sama. Perempuan lebih lemah. "Pemerintah harus melakukan perubahan terhadap UU ini," kata dia di pada Senin, 29 April 2013 di Gedung MK.

Dia mengatakan, ketimpangan dalam keluarga inilah yang menjadi penyebab kunci keretakan dalam rumah tangga. Masalah yang tak terselesaikan sering berujung kekerasan. "Yang menjadi korban adalah perempuan dan anak," katanya.




Dia melanjutkan, UU PKDRT juga tidak menimbulkan efek jera. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama. Perceraian, kata dia lagi, menjadi pilihan, sedang pelaku tindak kekerasan tidak diproses secara hukum pidana. "UU ini hanya penanganan, pelaksanaannya juga tidak efektif," katanya.

Yang terakhir, Koordinator Nasioanal LBH APIK Nurshaybani Katjasungkana menambahkan, sosialisasi UU PKDRT yang tidak maksimal. Meski sudah disahkan sejak tahun 2004 UU ini tidak menekan jumlah KDRT. Nur mencontohkan ada hakim di Papua dan Sulawesi yang belum pernah membaca UU ini. "Ini adalah tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan," kata dia.

Data Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2010, dari 105.103 laporan, 96 persen adalah KDRT. LBH APIK ditahun yang sama menerima 570 kasus kekerasan terhadap perempuan.

www.tempo.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Seri-Taspen: SEJARAH, JATI DIRI DAN PROBLEMATIKA

Sekali fakta sejarah itu ditemukan, fakta itu tidak akan dapat diubah, meskipun fakta sejarah itu mungkin pedas untuk dirasakan. Slamet Muljana, Sejarawan Indonesia Mencermati perjalanan panjang PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (biasa disebut PT Taspen) sejak 1963 hingga tahun 2000, banyak pelajaran berharga yang seyogianya bisa kita petik dari lembaga/institusi penyelenggara program kesejahteraan pegawai lainnya di Tanah Air. Sejarah perjalanan panjang PT Taspen bisa dirunut sejak masa sebelum kolonialisme Belanda. Kala itu, di Nusantara ini telah dikenal adanya administrasi publik tradisional di mana beberapa kerajaan dan kesultanan sudah memberikan “pensiun” (berupa tanah bengkok ) kepada abdi dalem yang telah menyelesaikan masa kerjanya. Misalnya, di Jawa Tengah dikenal berbagai tanah perdikan, yang merupakan tanah-tanah hadiah bagi mereka yang sudah memasuki masa “pensiun”. Begitu seterusnya hingga di masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1887 Pemerintah Kol...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more