Gratifikasi Seks Pejabat Tak Pernah Diusut, Kasus Setyabudi Bisa Jadi Contoh



Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong KPK agar mengusut pengakuan Toto Hutagalung soal adanya pemberian servis perempuan kepada Hakim Setyabudi. Pengusutan itu nantinya bisa menjadi contoh pengungkapan kasus gratifikasi seks.

"KPK sangat perlu mengungkap gratifikasi seks. Terlebih belum pernah ada sepanjang sejarah hukum di Indonesia penerima atau pemberi gratifikasi seks diperkarakan," jelas peneliti MTI, Jamil Mubarok saat berbincang dengan detikcom, Rabu (17/4/2013).

Setyabudi diberikan servis terkait penanganan kasus persidangan dana Bansos di Pemkot Bandung. Toto merupakan perantara dalam kasus ini. Dia juga sudah menjadi tersangka.

"Kalau ini diungkap, akan menjadi rujukan tunggal dan perdana, baik institusi penegak hukumnya KPK, para penyidiknya, para jaksanya dan para hakimnya. Yang utama tentu putusannya," jelas Jamil.

Menurut dia, pengusutan kasus itu akan baik bagi kelangsungan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Hasil pengamatan MTI, dugaan gratifikasi seks itu marak terjadi, tetapi belum satupun yang tersentuh hukum.

"Masyarakat akan menyambut baik, itikad baik KPK yang akan memasukan kedalam dakwaan jika alat bukti untuk menjeratnya cukup. Paling tidak, saat ini KPK punya modal awal untuk menindaklanjutinya, karena Toto beritikad memberikan kesaksiannya. Ini dapat dijadikan satu alat bukti yaitu "keterangan saksi"," urainya.

Jamil yakin, KPK akan dengan mudah untuk menelusuri lebih lanjut dalam rangka menambahkan satu alat bukti lagi selain keterangan saksi. Penting digali mekanisme komunikasi permintaan perempuan dari Hakim Setya ke Toto.

"Itu pakai media apa? Kalau melalui SMS atau telepon ini bisa jadi penambah alat bukti yaitu alat bukti elektronik. Atau bisa jadi di kemudian hari Hakim Setya mengakui, nah ini kan satu alat bukti lagi yaitu keterangan terdakwa," ungkapnya.

"Tidak sulit untuk menjerat seseorang dengan pasal gratifikasi seks, karena jenis alat bukti banyak. Yang dibutuhkan hanya 2 minimalnya, alat bukti itu yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk, bukti elektronik. Kesimpulannya, pembuktian gratifikasi seks itu tidak sesulit yang dibayangkan," tutupnya.
www.news.detik.com

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Seri-Taspen: SEJARAH, JATI DIRI DAN PROBLEMATIKA

Sekali fakta sejarah itu ditemukan, fakta itu tidak akan dapat diubah, meskipun fakta sejarah itu mungkin pedas untuk dirasakan. Slamet Muljana, Sejarawan Indonesia Mencermati perjalanan panjang PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (biasa disebut PT Taspen) sejak 1963 hingga tahun 2000, banyak pelajaran berharga yang seyogianya bisa kita petik dari lembaga/institusi penyelenggara program kesejahteraan pegawai lainnya di Tanah Air. Sejarah perjalanan panjang PT Taspen bisa dirunut sejak masa sebelum kolonialisme Belanda. Kala itu, di Nusantara ini telah dikenal adanya administrasi publik tradisional di mana beberapa kerajaan dan kesultanan sudah memberikan “pensiun” (berupa tanah bengkok ) kepada abdi dalem yang telah menyelesaikan masa kerjanya. Misalnya, di Jawa Tengah dikenal berbagai tanah perdikan, yang merupakan tanah-tanah hadiah bagi mereka yang sudah memasuki masa “pensiun”. Begitu seterusnya hingga di masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1887 Pemerintah Kol...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more