Tumpas Cybercrime, Aturan Harus Ikut Perkembangan Teknologi

Internet tak dipungkiri lagi menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan penggunanya. Meski begitu, sejumlah pengguna lainnya justru memanfaatkannya untuk melakukan tindak kejahatan siber (cybercrime).

Meski para pelaku cybercrime di Tanah Air belum melakukan aksi yang cukup serius, namun salah satu anggota Pemeriksa Barang Bukti Digital Cyber Crime Investigation Center (CCIC) Mabes Polri Grawas Sugiharto mengaku, menumpas kejahatan siber di Indonesia lebih sulit daripada luar negeri.

"Di sini kita tidak memiliki nomor identitas penduduk, belum lagi peredaran kartu SIM yang tidak bisa dikontrol. Beda dengan Singapura misalnya yang lebih mudah untuk melacak identitas pengguna, jadi kalau ada tindak kejahatan siber lebih gampang memrosesnya," terangnya di sela-sela Konferensi Pers 'Piracy & Malware Study Southeast Asia Press Conference' di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Lebih lanjut ia menerangkan, aksi jahil yang dilancarkan para pelaku kejahatan siber masih sekadar coba-coba. Hingga kini, belum ada temuan peretas (hacker) yang mampu membuat tools sendiri untuk melancarkan aksinya.

"Mereka masih pakai aplikasi yang umum, belum ada saat ini yang mampu membuat tools sendiri" katanya.

Dalam paparannya, Grawas mengungkapkan, Mabes Polri telah menerima 320 barang bukti digital  tahun lalu. Bila dalam satu kasus minimal terdapat dua barang bukti, maka pada 2012 setidaknya terjadi 175 kasus yang masuk ke Divisi Cybercrime Mabes Polri. "Semuanya bukan kasus hacking saja, ada juga penipuan sms dan tidak kejahatan yang menggunakan perangkat digital," katanya.

Sementara itu, Grawas juga mengungkap bahwa Divisi Cybercrime Mabes Polri bisa dibilang lebih unggul ketimbang divisi yang sama di negara yang berada di Asia Pasifik. Bahkan katanya, kepolisian Australia mengakui laboratorium cybercrime Mabes Polri lebih bagus.
"Sejauh ini 90 persen kasus yang masuk ke kami telah diproses, pelaku yang sudah ditahan dan P21 juga banyak," ungkapnya.

Sementara itu, Grawas menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum di dunia siber akan meningkat ke depannya. "Dulu orang menipu 'mama minta pulsa' pakai SMS, namun ke depan bisa lewat BlackBerry Messenger (BBM), WhatsApp dan masih banyak lagi. Kami berharap aturan dan UU ITE juga melihat terhadap perkembangan teknologi ini," tukasnya.

Dari www.techno.okezone.com/  

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more