TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK (REVERSAL OF BURDEN PROOF) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA GRATIFIKASI

 (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak Nomor: 03/Pid.Sus/TP. Korupsi/2012/PN.PTK

Simamora, Aldi Naradwipa (2014) TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK (REVERSAL OF BURDEN PROOF) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA GRATIFIKASI (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak Nomor: 03/Pid.Sus/TP. Korupsi/2012/PN.PTK. Other thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
[img]PDF - Published Version
Download (83Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Aldi Naradwipa Simamora, E0010017. 2010. TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK (REVERSAL OF BURDEN PROOF) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA GRATIFIKASI (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak Nomor: 03/Pid.Sus/TP. Korupsi/2012/PN.PTK). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembuktian terdakwa memenuhi ketentuan pembuktian terbalik (reversal of burden proof) dalam pemeriksaan perkara gratifikasi dan bagaimana pengaruh dari sistem pembuktian terbalik terhadap hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana. Diadakannya penelitian ini dikarenakan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kaitannya pemberantasan tindak pidana korupsi belum dilaksanakan secara tepat dan efektif oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan yang merupakan penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor.
    Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pembuktian terdakwa tidak memenuhi ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi dan sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas pembuktian KUHAP serta sistem pembuktian terbalik mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbedaan antara penerapan sistem pembuktian terbalik dan asas pembuktian KUHAP terletak pada prinsip dasar pembuktian dan beban pembuktian dimana pada sistem pembuktian terbalik beban pembuktian terletak pada terdakwa, sedangkan beban pembuktian dalam asas pembuktian KUHAP terletak pada Penuntut Umum. Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Gratifikasi, Putusan Pengadilan.
    Item Type:Thesis (Other)
    Subjects:K Law > K Law (General)
    Divisions:Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User:Maharani Angel Ein Suryono
    Date Deposited:07 Oct 2015 09:47
    Last Modified:07 Oct 2015 09:47
    URI:https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/20973

    Actions (login required)

    		View Item

    Comments

    Post a Comment

    Popular posts from this blog

    Kekerasan di Perkotaan

    Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
    Read more

    Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

    Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
    Read more

    Kisah Seorang Preman Kupang (1)

    Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
    Read more