Efektivitas satgas pemberantasan pungli 'diragukan'

• 
  Kirim

Image copyrightREUTERS

Image captionDaripada membentuk satgas maka dianggap lebih efektif jika membuat semua sistem perizinan diurus lewat internet.

Keefektifan satuan tugas pemberantasan pungutan liar (pungli) oleh pemerintah diragukan seorang pengamat kebijakan publik.

Agus Pambagio mengapresiasi prakarsa pemerintah untuk menumpas praktik kotor itu, namun mempertanyakan pembentukan satgas. Ia menduga kepolisian, yang memimpin satgas tersebut, juga masih sarat dengan pungli.

“Persoalannya kepolisian sendiri kan tidak bersih. Di sektor yang mereka urus pun sarat dengan pungli, misalnya di jalan raya, di tempat-tempat hiburan. Nah... oknum-oknum itu kan membawa nama institusi,” tutur Agus kepada BBC Indonesia. “Sekarang kalau dibentuk tim begitu... apa publik akan percaya?”

• Dugaan pungli miliaran rupiah di Kemenhub, Presiden Jokowi datangi lokasi
• Tito akui belum bisa ubah arogansi dan korupsi di tubuh Polri
• Perusahaan energi asing dituduh suap pejabat RI

Menurut Agus, pungli muncul karena perizinan sebagai komoditi paling laris di Indonesia sehingga daripada membentuk satgas maka akan lebih efektif membuat semua sistem perizinan diurus lewat internet.

“Lebih baik semua perizinan dibuat online... dijaga oleh orang yang paham betul, enkripsinya harus banyak dan password-nya hanya dipegang orang-orang tertentu. Jadi ketika ada persoalan dengan sistem online, hukum saja yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Praktik pungli kembali disorot setelah polisi menangkap tangan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan yang diduga menerima suap terkait izin perkapalan, Selasa (09/10).

Penangkapan tersebut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, yang langsung mendatangi Kemenhub didampingi Kapolri Tito Karnavian.

"Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat," kata Presiden Jokowi kepada wartawan.

Sehari setelah itu, Presiden membentuk satuan tugas pemberantasan pungutan liar bernama Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli), yang dikepalai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, dengan kepolisian sebagai sektor terdepan.

Image copyrightAFP

Image captionMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ditunjuk sebagai penanggung jawab satgas pemberantasan pungli.

Sengaja dipersulit

Pengalaman pahit dengan pungli pernah dirasakan Amet, seorang pengusaha makanan ringan di Bandung. Ketika mengurus perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) ke Dinas Kesehatan beberapa tahun lalu, Amet menemukan surat izin edarnya ditahan hingga tiga bulan karena alasan yang menurutnya dibuat-buat.

“Saya bertanya kenapa surat izin saya belum keluar juga, alasannya enggak nyambung. Misalnya foto produk terlalu gelap, alur laporan kurang bagus, dan lain-lain yang tak ada hubungannya dengan produk itu sendiri,” tutur Amet kepada BBC Indonesia.

“Akhirnya setelah tiga bulan mereka bilang ‘Kang, bosen ketemu Akang terus... kasih aja kita Rp150.000 supaya Akang enggak usah bolak-balik lagi.’ Ya sudahlah, saya bayar saja.”

Hal yang membuatnya kesal, kata Amet, ternyata surat izinnya telah disahkan sejak tiga bulan sebelumnya. Si petugas Dinas Kesehatan menahan surat tersebut untuk ‘ditebus’ dengan duit tambahan.

Image copyrightGETTY

Image captionPungli biasanya dimaksudkan sebagai 'pelicin' proses yang sengaja dibuat berlarut-larut.

“Lucunya, mereka suruh saya kasih uang Rp150.000 ke tukang bakso. Tampaknya mereka habis makan bakso tapi belum bayar. Jadi saya yang disuruh bayarin.”

Amet mengaku ia tidak sendiri. Ada beberapa rekan sesama pengusaha makanan yang mengurus perizinan produknya baru-baru ini juga mengalami hal serupa.

Pengalaman yang mirip dirasakan Andika, pemilik perusahaan biro jasa STNK di Jakarta Pusat. Namun Andika memaklumi praktik pungli itu, yang dianggapnya telah jadi “rahasia umum”.

“Itu kan sudah birokrasi di lapangan... Mereka pasti nawarin, mau cepet apa lambat. Nah kita sebagai biro jasa kan menawarkan yang cepet ke pelanggan. Ya pasti ada biaya lebih untuk proses,” kata Andika.

Dengan perusahaan yang menawarkan jasa mengurus berbagai surat izin, Andika mengaku pernah mendapatkan pungli 'di hampir semua' lembaga pemerintah. Ia pun pesimis dengan upaya pemberantasan pungli yang belakangan ini digalakkan pemerintah.

“Kalau yang saya rasain, efeknya cuma sebulan-dua bulan. Kalau sudah redup beritanya ya... kembali seperti biasa,” katanya.

Image copyrightAFP

Image captionPresiden Joko Widodo berjanji akan membereskan pungli di pelayanan publik.

Terus berlanjut

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Awi Setiyono meyakinkan bahwa gerakan pemberantasan pungli di institusinya terus berlanjut. Ia mengatakan, sejak akhir September pihaknya telah melakukan 33 operasi tangkap tangan (OTT) dan memeriksa 30 personel di Propam Polda Metro Jaya.

Ketika ditanya bagaimana agar pemberantasan pungli bisa berdampak lebih permanen, Awi menjawab: “Pada intinya kita komitmen sesuai perintah Presiden dan Kapolri, kita bersihkan. Tapi permasalahannya kan bukan di satgas, melainkan oknumnya. Ya kalau kamu tidak kapok, tunggu saja tanggal mainnya.”

Sementara Agus Sunaryanto -peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang bergabung dalam satgas pemberantasan pungli di Kemenhub- memandang pembentukan satgas perlu diikuti pembenahan sistem pengawasan internal di lembaga pemerintahan.

“Dengan melibatkan penegak hukum, ini bagian dari kritik: artinya, selama ini pengawasan internal oleh inspektorat belum berjalan. Satgas kan sifatnya temporer... tentu harus ada penguatan inspektorat yang nantinya akan bekerja dalam jangka panjang,” kata Agus.

Presiden Jokowi berjanji untuk membereskan praktik pungli di pelayanan publik. Berbicara di Lapangan Kota Barat, Solo, Presiden mengatakan pihaknya akan fokus menangani pungli yang jumlahnya kecil.

“Bukan hanya urusan lima ratus ribu atau satu juta... sepuluh ribu pun akan saya urus. Kalau urusan yang miliaran, triliunan, itu urusan KPK. Tapi yang kecil-kecil biar urusan saya,” kata Jokowi. (www.bbc.com)