Efektivitas satgas pemberantasan pungli 'diragukan'

RupiahImage copyrightREUTERS
Image captionDaripada membentuk satgas maka dianggap lebih efektif jika membuat semua sistem perizinan diurus lewat internet.
Keefektifan satuan tugas pemberantasan pungutan liar (pungli) oleh pemerintah diragukan seorang pengamat kebijakan publik.
Agus Pambagio mengapresiasi prakarsa pemerintah untuk menumpas praktik kotor itu, namun mempertanyakan pembentukan satgas. Ia menduga kepolisian, yang memimpin satgas tersebut, juga masih sarat dengan pungli.
“Persoalannya kepolisian sendiri kan tidak bersih. Di sektor yang mereka urus pun sarat dengan pungli, misalnya di jalan raya, di tempat-tempat hiburan. Nah... oknum-oknum itu kan membawa nama institusi,” tutur Agus kepada BBC Indonesia. “Sekarang kalau dibentuk tim begitu... apa publik akan percaya?”

Menurut Agus, pungli muncul karena perizinan sebagai komoditi paling laris di Indonesia sehingga daripada membentuk satgas maka akan lebih efektif membuat semua sistem perizinan diurus lewat internet.
“Lebih baik semua perizinan dibuat online... dijaga oleh orang yang paham betul, enkripsinya harus banyak dan password-nya hanya dipegang orang-orang tertentu. Jadi ketika ada persoalan dengan sistem online, hukum saja yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Praktik pungli kembali disorot setelah polisi menangkap tangan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan yang diduga menerima suap terkait izin perkapalan, Selasa (09/10).
Penangkapan tersebut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, yang langsung mendatangi Kemenhub didampingi Kapolri Tito Karnavian.
"Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat," kata Presiden Jokowi kepada wartawan.
Sehari setelah itu, Presiden membentuk satuan tugas pemberantasan pungutan liar bernama Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli), yang dikepalai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, dengan kepolisian sebagai sektor terdepan.
WirantoImage copyrightAFP
Image captionMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ditunjuk sebagai penanggung jawab satgas pemberantasan pungli.

Sengaja dipersulit

Pengalaman pahit dengan pungli pernah dirasakan Amet, seorang pengusaha makanan ringan di Bandung. Ketika mengurus perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) ke Dinas Kesehatan beberapa tahun lalu, Amet menemukan surat izin edarnya ditahan hingga tiga bulan karena alasan yang menurutnya dibuat-buat.
“Saya bertanya kenapa surat izin saya belum keluar juga, alasannya enggak nyambung. Misalnya foto produk terlalu gelap, alur laporan kurang bagus, dan lain-lain yang tak ada hubungannya dengan produk itu sendiri,” tutur Amet kepada BBC Indonesia.
“Akhirnya setelah tiga bulan mereka bilang ‘Kang, bosen ketemu Akang terus... kasih aja kita Rp150.000 supaya Akang enggak usah bolak-balik lagi.’ Ya sudahlah, saya bayar saja.”
Hal yang membuatnya kesal, kata Amet, ternyata surat izinnya telah disahkan sejak tiga bulan sebelumnya. Si petugas Dinas Kesehatan menahan surat tersebut untuk ‘ditebus’ dengan duit tambahan.
UangImage copyrightGETTY
Image captionPungli biasanya dimaksudkan sebagai 'pelicin' proses yang sengaja dibuat berlarut-larut.
“Lucunya, mereka suruh saya kasih uang Rp150.000 ke tukang bakso. Tampaknya mereka habis makan bakso tapi belum bayar. Jadi saya yang disuruh bayarin.”
Amet mengaku ia tidak sendiri. Ada beberapa rekan sesama pengusaha makanan yang mengurus perizinan produknya baru-baru ini juga mengalami hal serupa.
Pengalaman yang mirip dirasakan Andika, pemilik perusahaan biro jasa STNK di Jakarta Pusat. Namun Andika memaklumi praktik pungli itu, yang dianggapnya telah jadi “rahasia umum”.
“Itu kan sudah birokrasi di lapangan... Mereka pasti nawarin, mau cepet apa lambat. Nah kita sebagai biro jasa kan menawarkan yang cepet ke pelanggan. Ya pasti ada biaya lebih untuk proses,” kata Andika.
Dengan perusahaan yang menawarkan jasa mengurus berbagai surat izin, Andika mengaku pernah mendapatkan pungli 'di hampir semua' lembaga pemerintah. Ia pun pesimis dengan upaya pemberantasan pungli yang belakangan ini digalakkan pemerintah.
“Kalau yang saya rasain, efeknya cuma sebulan-dua bulan. Kalau sudah redup beritanya ya... kembali seperti biasa,” katanya.
Presiden Joko WidodoImage copyrightAFP
Image captionPresiden Joko Widodo berjanji akan membereskan pungli di pelayanan publik.

Terus berlanjut

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Awi Setiyono meyakinkan bahwa gerakan pemberantasan pungli di institusinya terus berlanjut. Ia mengatakan, sejak akhir September pihaknya telah melakukan 33 operasi tangkap tangan (OTT) dan memeriksa 30 personel di Propam Polda Metro Jaya.
Ketika ditanya bagaimana agar pemberantasan pungli bisa berdampak lebih permanen, Awi menjawab: “Pada intinya kita komitmen sesuai perintah Presiden dan Kapolri, kita bersihkan. Tapi permasalahannya kan bukan di satgas, melainkan oknumnya. Ya kalau kamu tidak kapok, tunggu saja tanggal mainnya.”
Sementara Agus Sunaryanto -peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang bergabung dalam satgas pemberantasan pungli di Kemenhub- memandang pembentukan satgas perlu diikuti pembenahan sistem pengawasan internal di lembaga pemerintahan.
“Dengan melibatkan penegak hukum, ini bagian dari kritik: artinya, selama ini pengawasan internal oleh inspektorat belum berjalan. Satgas kan sifatnya temporer... tentu harus ada penguatan inspektorat yang nantinya akan bekerja dalam jangka panjang,” kata Agus.
Presiden Jokowi berjanji untuk membereskan praktik pungli di pelayanan publik. Berbicara di Lapangan Kota Barat, Solo, Presiden mengatakan pihaknya akan fokus menangani pungli yang jumlahnya kecil.
“Bukan hanya urusan lima ratus ribu atau satu juta... sepuluh ribu pun akan saya urus. Kalau urusan yang miliaran, triliunan, itu urusan KPK. Tapi yang kecil-kecil biar urusan saya,” kata Jokowi. (www.bbc.com)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more