Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bank Dari Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)


Martogi S.S., Putri ( 0987025 ) (2013) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bank Dari Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime). Other thesis, Universitas Kristen Maranatha.
[img]Text
0987025_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version 
Download (572Kb) | Preview
    [img]Text
    0987025_Appendices.pdf - Accepted Version 
    Download (976Kb) | Preview
      [img]Text
      0987025_Chapter1.pdf - Accepted Version 
      Download (831Kb) | Preview
        [img]Text
        0987025_Chapter2.pdf - Accepted Version
        Restricted to Repository staff only 
        Download (1460Kb)
          [img]Text
          0987025_Chapter3.pdf - Accepted Version
          Restricted to Repository staff only 
          Download (1091Kb)
            [img]Text
            0987025_Chapter4.pdf - Accepted Version
            Restricted to Repository staff only 
            Download (1240Kb)
              [img]Text
              0987025_Conclusion.pdf - Accepted Version 
              Download (432Kb) | Preview
                [img]Text
                0987025_Cover.pdf - Accepted Version 
                Download (580Kb) | Preview
                  [img]Text
                  0987025_References.pdf - Accepted Version 
                  Download (626Kb) | Preview

                    Abstract

                    Maraknya kejahatan kerah putih (white collar crime) di dunia perbankan sungguh sangat mengguncang dunia perbankan di Indonesia dan meresahkan para nasabah karena kegiatan kejahatan kerah putih (white collar crime) telah merugikan para nasabah yang mempercayakan dananya di bank. Banyaknya hak – hak konsumen yang tidak terlindungi sampai saat ini sehingga mengakibatkan kerugian terhadap nasabah padahal secara tertulis di dalam undang – undang telah ada pengaturan tentang perlindungan konsumen dan perbankan. Banyaknya hak – hak nasabah yang terabaikan merupakan suatu problema hukum yang membuat setiap orang bertanya – tanya dimana kepastian hukum dan keadilan dapat ditegakkan terhadap nasabah yang dirugikan. Metode penelitian yang di gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif untuk meneliti upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan kerah putih (white collar crime) dengan menggunakan data skunder dan data hukum primer berupa Undang–undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan buku – buku dari kepustakaan. Analisis ini dilakukan secara pendekatan yuridis normatif terutama menyangkut pengaturan nasabah yang hak – haknya masih terabaikan. Analisis ini diharapkan menemukan kendala – kendala yang menyebabkan masih terabaikannya hak – hak para nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nasabah belum maksimal terpenuhi, hal ini dapat dilihat melalui masih banyaknya hak – hak nasabah yang masih terabaikan hingga saat ini. Banyaknya nasabah yang mengalami kerugian dalam kasus kejahatan kerah putih (white collar crime) di bidang perbankan karena belum adanya pengaturan yang tegas tentang pertanggungjawaban bank atas kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga banyak nasabah yang dikecewakan dan hak – haknya terabaikan. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perlu adanya upaya hukum yang lebih tegas lagi dalam mengatasi kejahatan kerah putih (white collar crime) sehingga pemerintah perlu merevisi atas subtansi – subtansi yang ada di dalam kedua undang - undang tersebut dan juga lebih mengawasi perundang – undangan tersebut dalam prakteknya sehingga tercipta struktur hukum yang baik dalam sistem hukum di Indonesia.
                    Item Type:Thesis (Other)
                    Uncontrolled Keywords:Perlindungan Hukum, Perbankan, Nasabah, Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)
                    Subjects:K Law > K Law (General)
                    Depositing User:Perpustakaan Maranatha
                    Date Deposited:26 May 2014 08:59
                    Last Modified:26 May 2014 09:18
                    URI:http://repository.maranatha.edu/id/eprint/5944

                    Comments

                    Post a Comment

                    Popular posts from this blog

                    Kekerasan di Perkotaan

                    Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
                    Read more

                    Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

                    Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
                    Read more

                    Kisah Seorang Preman Kupang (1)

                    Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
                    Read more