Mandatory minimum sentencing for child sex offenders is unconstitutional, rules B.C. judge

 

 
BY KEITH FRASER 
 
 
 
Mandatory minimum sentencing for child sex offenders is unconstitutional, rules B.C. judge
 

Before imposing sentence, the judge is expected to receive submissions from the lawyers on whether the mandatory minimum law should be struck down.

Photograph by: Ian Mulgrew , PNG

The B.C. Supreme Court has found a mandatory minimum sentence of one year in prison for an offender who sexually assaults a victim under the age of 16 to be unconstitutional.
In declaring the law had violated the Charter of Rights, the court first looked at whether the mandatory minimum was grossly disproportionate for a 26-year-old offender convicted in Vernon of  sexually assaulting a six-year-old girl.
Then the court turned its attention to whether there might be hypothetical cases where a minimum of one year in jail would amount to cruel and unusual punishment and therefore violate an offender’s rights.
Justice Alison Beames found that the appropriate sentencing range for the Vernon man, only identified by the initials E.R.D.R. due to a publication ban, was between nine and 18 months in prison and therefore a mandatory minimum of one year in prison for him would not be grossly disproportionate.
But looking at the hypothetical cases, the judge accepted from the defence as reasonable a hypothetical case of a young, just turned 18-year-old, with no criminal record, who steals a kiss from, or perhaps lays a hand on a 15 almost 16-year-old girl’s legs while on a bus, or touches her on the breast at a party while he is intoxicated.
“I find that that is a reasonable hypothetical, and I find that the one-year mandatory minimum sentence would be grossly disproportionate in those circumstances.” The judge therefore found the mandatory minimum to be unconstitutional.
In the case of E.R.D.R, the sexual assault was a one-time occurrence, taking place at the residence where he lived with his mother. The victim, identified only as E.A., is the stepdaughter of a brother of E.R.D.R.  She was considered to be E.R.D.R.’s niece and she thought of him as her uncle.
The sexual assault involved E.R.D.R. touching E.A.’s private parts while she was lying asleep on a couch. The Crown sought a sentence of 16 to 18 months in prison and three years probation.  The defence, noting that E.R.D.R. had been diagnosed with a major mental illness and had pleaded guilty to the offence, argued he should receive either a suspended sentence or an intermittent jail term of 90 days or less.
Before imposing sentence, the judge is expected to receive submissions from the lawyers on whether the law should be struck down. The ruling on the constitutional issue was given orally March 30 and released in written form on the court’s website this week.
© Copyright (c) The Vancouver Sun

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more