NALISIS YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (157) (E 0003070)


Hukum Acara



ABSTRAK
ANAS RUSTAMAJI, ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, Penulisan Hukum, 2008.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu juga dipaparkan mengenai permasalahan-permasalahan dan juga solusi alternative yang dilakukan pembuat undang-undang dalam usahanya menciptakan suatu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum, merupakan kebutuhan dari masyarakat dan memenuhi rasa keadilan.
Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Sumberdata berasal dari sumber data sekunder atau studi kepustakaan, yaitu mengkaji data dari peraturan perundang-undangan, literature, buku, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan peranan Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Setelah data diperoleh, lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode content analisis (analisis isi).
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka disimpulkan; Pertama, pelaksanaan tugas Jaksa di dalam menanggulangi tindak pidana korupsi sangat significant, namun mengalami intervensi yaitu sejak dimulainya tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi putusan pengadilan (pelaksanaan penetapan hakim). Kedua, Permasalahan yang dihadapi oleh Jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi adanya kenyataan sosial bahwa penyelenggara negara baik ranah eksekutif, yudikatif dan legislatif sudah merasa biasa melakukan korupsi dengan berbagai dinamisasi modus operandi dan  dengan berbagai cara menyembunyikan kejahatannya dari pelacakan petugas hukum. Ketiga, menaikkan anggaran pembangunan sektor hukum di APBN khusus untuk Kejaksaan; mengubah secara struktural kelembagaan Kejaksaan; pemberdayaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1986 secara berimbang dan ketentuan pelarangan Jaksa berbicara perkara di muka umum; kemudian Jaksa berhak mendapat legal kick back dan juga sikap profesional, integritas pribadi yang mantap serta ketaqwaan yang utuh sebagaimana doktrin Tri Krama Adhyaksa yang dipelajari  sebagai unsur kognitif, afektif dan psikomotorik, menjadi masukan yang konstruktif bagi Jaksa dalam mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugas dan wewenagnya. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum, memperkaya referensi dan literature tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Manfaat praktis penelitian ini, harapannya skripsi ini nbisa menjadi salah satu referensi di lingkungan para penegak hukum khususnya kejaksaan dan menjadi evaluasi bagi para pembuat undang-undang untuk mewujudkan komitmen dan kemauan politik (political will) sebagai wujud nyata kontribusi terhadap bangsa dan negara.
sumber: http://simta.uns.ac.id

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more