Tinjauan Yuridis Tentang Perompakan Kapal Laut di Perairan Somalia



Authors: Nugraha, Wira Yudha
Advisors: Hasibuan, Rosmi
Purba, Deni
Issue Date: 29-May-2013
Abstract: Tindakan perompakan kapal yang dilakukan perompak Somalia merupakan kejahatan yang paling meresahkan dunia perkapalan dan sangat mengganggu keamanan Internasional. Kita ketahui bahwa pembajakan ini terus saja terjadi sejak tahun 1991 hingga sekarang yang sasarannya kapal-kapal asing yang melewati perairan Somalia. Akibat dari pembajakan ini adalah banyak kapal-kapal kargo dan kapal-kapal pengangkut minyak yang mengalami kerugian cukup besar dikarenakan barang-barang dan minyak yang diangkutnya dirampas dan disandera oleh perompak Somalia. Banyak juga kapal-kapal asing yang melewati perairan di laut lepas dibajak oleh perompak Somalia yang tujuannya hanya untuk memperoleh uang tebusan dari setiap kapal yang mereka bajak. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis mengenai bangaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap perompakan kapal laut. Kedua bagaimana perompakan kapal laut yang terjadi di Somalaia. Ketiga bagaimana pertanggungjawaban kejahatan yang telah dilakukan oleh perompak Somalia menurut Hukum Internasional. Pembahasan terhadap permasalahan diatas dilakukan melalui metode pengumpulan data yang bersumber dari media massa elektronik yang menyangkut tentang permasalahan khusus mengenai perompakan di Somalia dan juga menggunakan metode Library Research yaitu suatu teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ke objek penelitian melainkan dengan penelusuran buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian pemasalahan. Dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan yakni, pertama hukum Internasional UNCLOS 1982, IMO dan IMB telah menggolongkan aksi perompakan sebagai aksi pembajakan yang tergolong kedalam aksi Transnational Crime karena dampaknya bagi keamanan internasional. Kedua. Perompakan yang terjadi merupakan akibat dari tidak adanya ketidakstabilan politik dan pemerintahan serta tingkat perekonomian yang rendah dinegara tersebut yang mendorong masyarakat untuk melakukan aksi perompakan. Ketiga penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan kapal oleh perompak Somalia dilakukan dengan penerapan hukum pidana nasional negara-negara asing berdasarkan perinsip universalitas, ini dikarenakan negara Somalia belum memiliki aturan hukum mengenai pengaturan penegakan hukum dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perompakan kapal. Sehingga negara manapun dapat memberlakukan yurisdiksinya kepada para perompak yang tertangkap.
Keywords: Yuridis
Perompakan Kapal Laut
Somalia
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37668
Appears in Collections:SP - Hukum Internasional

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Cover.pdfCover137 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract13.21 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I142.43 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II64.55 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V234.77 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference39.04 kBAdobe PDFView/Open
 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more