50 Pabrik Hasilkan Limbah B3


Dok/gm
LIMBAH cair berwarna pekat mengalir ke salah satu sungai di wilayah Kab. Bandung Barat (KBB), beberapa waktu lalu. Sejumlah industri di KBB terindikasi menghasilkan limbah kategori bahan berbahaya dan beracun (B3).


Sejumlah industri di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terindikasi menghasilkan limbah kategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Dari 50 industri penghasil limbah B3, 20 di antaranya diduga membuang limbah tanpa proses pengolahan.
Demikian diungkapkan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) KBB, Apung Hadiat di Ngamprah, Kamis (25/9). Limbah B3 yang dihasilkan berjenis cair dan biasa dibuang ke aliran sungai.
“Pabrik penghasil limbah B3 didominasi industri tekstil. Lo­ka­sinya kebanyakan di kawasan industri sekitar Padalarang dan Batujajar. Limbah cair yang dibuang masih berwarna, berbau, dan terkadang masih mengeluar­kan uap,” katanya.
Ditegaskan Apung, Pemkab Bandung Barat tidak melaku­kan pembiaran atas tindakan segelintir pihak yang sengaja membuang limbah tanpa pro­ses pengolahan. Namun untuk mengungkap pelaku atau perusahaan yang membuang limbah B3 tidak semudah membalik telapak tangan.
“Aspek kehati-hatian menjadi perhatian kita agar ketika me­ngambil tindakan salah sa­saran,” tegasnya.
Pihaknya tidak menutup mata jika saluran air dijadikan tem­pat pembuangan limbah cair lebih dari satu perusahaan. Baik yang telah melewati pro­ses instalasi pengolahan air limbah (IPAL) ataupun yang tanpa melalui pengolahan.
“Dua pekan lalu tim KLH KBB melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke dua pab­rik di Padalarang. Kami periksa IPAL milik pabrik tersebut, termasuk mengambil sampel limbah cairnya,” ungkapnya.
Hanya saja sampai sekarang sampel air limbah itu belum diperiksa di laboratorium de­ngan alasan belum cairnya anggaran perubahan. Rencananya setelah anggaran bisa dicairkan sampel akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa kandungan limbahnya.
“Pembuangan limbah tanpa melalui proses pengolahan dilakukan secara kucing-kucingan dengan petugas pengawas. Biasanya limbah dibuang pada malam hari saat petugas tidak ada. Jumlah petugas pengawas kami hanya tiga orang. Karena tidak seimbangnya jumlah peng­awas dengan industri ini, maka dibentuk komunitas masyarakat peduli lingkungan. Masyarakat di lingkungan industrilah yang merasakan langsung dampak dari pencemaran, sehingga bisa langsung mengontrolnya,” kata Apung.
Sungai Cipeusing termasuk yang paling parah tingkat pencemarannya. Hasil analisis sampel air beberapa waktu lalu, kandungan kimianya terbilang tinggi. Sedikitnya terdapat 11 pabrik yang membuang limbah ke Sungai Cipeusing.
Langkah persuasif
Menurutnya, pabrik yang membuang limbah tanpa me­lalui proses pengolahan bukan karena ketidaktahuan pemilik usaha, tatapi lebih disebabkan faktor kesengajaan. Meski de­mi­kian, pemerintah daerah lebih memilih bersikap persuasif.
“Melalui pendekatan persua­sif kita ajak para pengusaha untuk lebih memperhatikan dan menjaga lingku­ngan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, limbah digolongkan sebagai B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung mau­pun tidak langsung, dapat me­rusak atau mencemari lingku­ngan hidup dan membahayakan kesehatan manusia.
Jenis limbah yang masuk kategori B3 antara lain bahan baku berbahaya dan beracun yang ti­dak digunakan lagi karena ru­sak, sisa kemasan, tumpahan, si­sa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan serta pengolahan khusus. (http://www.klik-galamedia.com/)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more