Marak pembobolan, OJK wajibkan bank perketat pengamanan rekening

Marak pembobolan, OJK wajibkan bank perketat pengamanan rekening
ATM Mandiri. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkoordinasi dengan seluruh perbankan terkait mulai maraknya kasus pembobolan rekening melalui saranan teknologi informasi. Lantaran kejahatan seperti ini lintas negara, manajemen bank di Tanah Air akan diarahkan untuk fokus memperkuat protokol keamanan jaringan.
Kepala Direktorat Pengawasan Perbankan III OJK Agus Siregar menyatakan, kejahatan lazim disebut cyber crime ini sepatutnya jadi prioritas kewaspadaan manajemen bank. Sebab, pelakunya kini semakin sulit dideteksi secara fisik maupun dari segi geografis.
"Itu yang membajak kan dari antah berantah ya. Jadi kalau ada serangan, security protocol memang sudah seharusnya diperbaiki," ujarnya selepas mengikuti paparan Price Waterhouse Cooper (PwC) mengenai 'Indonesia Banking Surveys 2014' di Jakarta, Rabu (14/5).
Secara khusus, perbaikan protokol pengamanan ini dijalankan dari dua sisi. Bank wajib meningkatkan lapis pengamanan data nasabah, sedangkan konsumen wajib diingatkan untuk menjalankan fungsi kehati-hatian. Proses ini akan dipantau oleh lembaga superbody tersebut.
"Jadi memperbaiki security protocol itu kan banyak aspeknya. Mulai dari password, IT, sampai kerahasiaan data nasabah," kata Agus.
Di samping itu, OJK telah memperkuat kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal unit Cyber Crime Kepolisian Republik Indonesia, sebagai mitra memberantas kejahatan perbankan berbasis teknologi informasi.
Akan tetapi, persiapan dari regulator harus didukung komitmen yang kuat dari pelaku industri untuk memperkuat jaringan IT masing-masing. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad kemarin menyinggung maraknya pemberitaan soal pembobolan rekening nasabah.
Dia mengungkapkan kekecewaan karena aspek perlindungan konsumen dari fasilitas teknologi informasi perbankan kurang tergarap baik, justru ketika banyak bank nasional mengeluarkan anggaran tidak sedikit memperkuat divisi IT.
"Atas beberapa kejadian yang ramai, saya tegaskan saja guideline kebijakan IT perbankan bukan sampingan atau residual, harus jadi core industri keuangan nasional," kata Muliaman.
Kasus teranyar yang menghebohkan adalah upaya pembobolan rekening 1.214 nasabah Bank Mandiri oleh jaringan asal Kanada. Aksi ini dijalankan dengan metode skimming, yakni pelaku mengakali mesin ATM atau gesek debit (EDC)untuk merekam pita magnet kartu nasabah, sehingga terjadi transaksi ilegal.
Direktur Utama Mandiri Budi Gunadi Sadikin lewat akun Twitter-nya kemarin (13/5), mengakui ada 10.000 nasabahnya yang berpotensi terkena tindak kejahatan cyber itu. Ini berujung pada keputusan bank BUMN itu memblokir ribuan rekening akhir pekan lalu, supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan. Sayangnya, pemblokiran ini sempat memicu kepanikan nasabah Mandiri di beberapa kota.
"Hari Sabtu (10/5), kita run advance transaction analytics tool ke seluruh nasabah kita, teridentifikasi 1.214 nasabah kita yang mungkin kena. Kita juga temukan sekitar 6 ATM yang kemungkinan besar dipasangi 'skimmer'," kata Budi lewat akun @BudiGSadikin.
Sejauh ini, seluruh nasabah yang diduga menjadi korban langsung diminta mengganti kartu debit masing-masing ke cabang Mandiri terdekat. Adapun yang sudah melaporkan kehilangan uangnya, kata Budi, mencapai 100 rekening. "Mereka sudah komplain ke kita. Bank Mandiri berjanji mengganti uang nasabah yang hilang dalam 14 hari". (www.merdeka.com)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more