UU Advokat Belum Melindungi Profesi

Merasa teraniaya sebagai advokat, Suhartono menggugat UU tentang Advokat. Penggugat juga menilai sejak UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu disahkan, tidak ada hal yang signifikan dari UU tersebut untuk melindungi profesi advokat.
Dalam sidang yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, ia menceritakan pengalamannya pada 2006 saat menangani suatu perkara.
Suhartono diberikan kuasa penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan oleh kliennya Andi Tirta, terkait sengketa tanah antara Andi Tirta dengan saudaranya yang bernama Verawati.
Bukti-bukti yang diajukannya, antara lain berupa kwitansi, akte jual beli tanah, dan surat pajak. Situasinya berbalik, Andi Tirta justru dijadikan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan sertifikat tanah. Hal ini terjadi karena Andi dilaporkan oleh saudaranya yang bersengketa, Verawati, atas tuduhan penggelapan sertifikat tanah.
Andi Tirta ditahan pihak berwajib. Polisi kemudian memerintahkan Suhartono agar menyerahkan sertifikat tanah tersebut. Namun, Suhartono menolak karena tidak ada izin dari kliennya. Karena itu ia meminta perlindungan kepada Komisi III DPR. Bahkan oleh DPR dibentuk tim untuk menyelesaikan kasusnya.
Tim Komisi III sempat datang ke PN Surabaya untuk menyelesaikan kasus yang dialami klien Suhartono dan meminta kasus itu tidak dilanjutkan. "Tetapi yang mengherankan, saya malah dijadikan tersangka terkait kasus tersebut. Tuduhannya, saya menadah (penggelapan) sertifikat tanah. Padahal, sertifikat tanah itu asli," papar Suhartono.
Selanjutnya polisi menerbitkan surat penetapan penyitaan, dengan tuduhan pasal berlapis. Di antaranya, pasal penadahan, menghalang-halangi petugas, dan sebagainya. Namun pada 2009 Suhartono dibebaskan karena tidak cukup bukti dan kasusnya ditutup dan kliennya juga dibebaskan. "Jadi, selama tiga tahun, sejak 2006-2009 saya merasa sebagai advokat yang teraniaya," ujarnya.
Suhartono menyatakan UU yang diujimaterikan tidak melindungi advokat dan UU ini harusnya memberikan jaminan kepastian hukum saat advokat melaksanakan tugasnya di luar meja hijau.
"UU ini ternyata tidak memberikan perlindungan kepada advokat di luar persidangan, hanya di dalam persidangan," tuturnya.
UU Advokat ini diujimateri oleh tiga advokat, yaitu Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana. Tiga pemohon ini berharap MK mengabulkan permohonan mereka karena UU Advokat dinilai melanggar konstitusi dan UUD 1945. (www.suarakarya-online.com)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more