Jaksa Gemetaran Antar Terpidana Mati

Jaksa Gemetaran Antar Terpidana Mati
the guardian
Polisi menunjukkan para terpidana mati di China tahun 2007. 

 Mereka para terpidana yang akan dieksekusi mati akhir tahun 2014 ini ternyata diperbolehkan untuk meminta permohonan sebelum ajal menjemput. Permohonan itu nantinya akan disetujui apabila memang logis, masuk akal dan tidak menghalangi jalannya eksekusi.
Soal permohonan terakhir itu diatur pula dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
Dimana pada Pasal 6 UU Nomor 2/PNPS/1964 mengatur, jaksa memberitahukan terpidana tentang rencana eksekusi mati pada terdakwa dan keluara pada tiga hari sebelum eksekusi.
Lalu Pasal 6 ayat 2 undang-undang yang sama juga mengatur tentang hak terpidana mati yang akan dieksekusi, yakni permintaan terakhir.
Lalu permintaan terakhir apa saja yang biasanya diminta si terpidana mati ?
Menjawab pertanyaan itu, seorang jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung mengatakan rata-rata, para terpidana mati ini ingin bertemu dengan orangtuanya.
Selain itu, biasanya para terpidana mati ini juga meminta waktu untuk sholat ataupun berdoa, baik di dalam ruang isolasi ataupun sesaat sebelum dieksekusi.
"Rata-rata mintanya bertemu keluarga, terutama orangtua. Jarang yang minta makan sesuatu," kata jaksa tersebut, yang juga pernah menjadi panitia jaksa eksekutor terpidana mati di Jambi beberapa waktu silam.
Diceritakan jaksa tersebut, permintaan terakhir sang terpidana mati yang mengurus ialah panitia jaksa eksekutor.
Dan biasanya yang sulit ialah harus mencari keluarga atau orangtua para terpidana mati yang alamatnya sudah berpindah.
"Waktu di Jambi, terpidananya minta mau bertemu orangtuanya. Ya kami cari orangtuanya sampai ketemu, kan kasian juga kalau tidak dituruti," ujarnya, Minggu (28/12/2014).
Setelah orangtua ditemukan, jaksa membawa orangtua itu menemui anaknya. Hal itu dipilih untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan.
Pasalnya sangat berisiko apabila membawa terpidana mati, keluar dari tempatnya menjalani hukuman, serta keluar dari ruang isolasinya.
"Kalau terpidananya dibawa keluar berisiko, takutnya di jalan kenapa-kenapa. Jadi orangtuanya didatangkan," tambah jaksa itu.
Saat membawa terpidana mati ke tempat eksekusi, jaksa tersebut juga mengaku merasa was-was dan gemeteran. Pasalnya ia membawa orang yang akan dieksekusi.
"Kita yang bawa aja gemeteran, takut. Gimana yang mau dieksekusi pasti kan pikirannya kemana-mana, macam-macam," ucapnya. (http://wartakota.tribunnews.com)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah konteks
Read more