Sungai Mahakam Tercemar Limbah B3 Pengeboran Minyak

Sungai Mahakam Tercemar Limbah B3 Pengeboran Minyak

Sungai Mahakam (dok:Istimewa/bungadel.wordpress.com)
Sungai Mahakam, tercemar limbah kapal pengangkut limbah berbahaya hasil pengeboran minyak. Akibat pencemaran itu, warga di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-sanga, Kutai Kartanegara, kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat, kapal pengangkut limbah berbahaya hasil pengeboran minyak itu diangkut oleh oleh perusahaan kontraktor migas Haliburton, dan tenggelam, pada 25 September 2014. 

"Kapal mengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Tenggelam didekat dermaga yang berada di sekitar pemukiman penduduk," kata Juru Bicara Jatam Kaltim Merah Johansyah, kepada wartawan, Selasa (28/10/2014).

Dari hasil olah lapangan, dan wawancara warga di sekitar lokasi, kapal tersebut terguling saat ingin bersandar di pelabuhan Haliburton, yang ada di Kelurahan Pendingin. Dugaan awal, kapal terguling karena kelebihan muatan. 

"Ada sekira 200 kepala keluarga di tiga RT yang memanfaatkan air sungai untuk kehidupan sehari-hari. Warga mengakui, pemerintah lamban menangani kasus ini," bebernya. 

Dijelaskan, pertemuan antara warga, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dan pihak perusahaan, baru dilangsungkan pada 13 Oktober 2014. Hasilnya, warga sekitar bantaran sungai dapat kompensasi air bersih satu galon untuk setiap kepala keluarga. 

"Kami mendesak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki KLH dan BLH yang memiliki wewenang Penyidikan Pidana Lingkungan Hidup untuk melakukan investigasi secara mendalam," tegasnya. 

Penyidikan itu, termasuk dugaan Pidana Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

“Dalam UU ini terdapat sembilan bentuk tindak Pidana Lingkungan Hidup. Salah satu di antaranya adalah kegiatan atau usaha yang menghasilkan limbah B3 yang kemudian tidak dilakukan pengelolaan atas limbah B3 tersebut," jelasnya.  

Ditambahkan dia, sesuai Pasal 103, usaha yang tidak melakukan pengelolaan atas limbah B3 dengan baik, maka diancam penjara maksimal tiga tahun, dan denda maksimal Rp3 miliar. 

Jatam juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutai Kartanegara untuk menginvestigasi kasus ini. Jika terbukti mencemar dan melanggar SOP, maka menerapkan pasal pidana lingkungan hidup.

“Jatam Kaltim mendesak agar kasus seperti ini tidak boleh ditutup-tutupi pemberitannya dari publik, karena ini merupakan kasus pidana lingkungan hidup atas sungai yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak,” pungkas Merah.

Informasi yang diperoleh Jatam kaltim, kapal yang tenggelam ini adalah milik Baroid Surface Solution (BSS). BSS merupakan bagian dari divisi di Haliburton. Limbah diangkut dari salah satu perusahaan migas kawasan Delta Mahakam.

(http://daerah.sindonews.com/)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more