Polantas Boleh Mengejar Pelanggar Lalu Lintas

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Wisnu Andayana mengatakan polisi lalu lintas (Polantas) dibolehkan melakukan pengejaran terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.

Hanya saja Polantas harus mempunyai pertimbangan yang kuat, dimana petugas harus menimbang apakah hal tersebut tidak akan membahayakan keselamatan pengemudi yang dikejar atau pun bagi petugas sendiri, kata Kapolres di Padang, Rabu.

Jika resikonya terlalu besar dan membahayakan, maka tindakan itu tidak dibolehkan, tambahnya.

Ia menyebutkan, dalam Undang-undang lalu lintas tidak terdapat aturan yang melarang petugas Kepolisian untuk melakukan pengejaran pelanggar lalu lintas.

Namun, katanya, dalam melakukan tindakan itu anggota Kepolisian menggunakan kewenangan diskresinya.

"Dengan kewenangan diskresinya, petugas dapat mengambil keputusan di lapangan, tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Namun tentunya harus berdasarkan hukum yang bertanggung jawab," katanya.

Ia mengatakan, petugas Kepolisian juga memiliki tugas untuk menegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia menjelaskan, setiap penegakan hukum yang dilakukan tentunya akan mengakibatkan risiko hukum.

"Jika ada risiko yang timbul dari penegakan hukum dari Kepolisian, maka pihak yang merasa dirugikan juga berhak menuntut melalui pra peradilan," katanya.

Meskipun demikian, ia mengimbau agar masyarakat tetap berpatokan terhadap Undang-undang dan peraturan yang ada. Sehingga kejadian-kejadian yang dapat merugikan diri sendiri atau pun orang lain dapat ditekan.


"Pengendara yang patuh juga tidak mungkin dikejar. Sederhananya, jika tidak melakukan pelanggaran maka tidak mungkin dikejar," katanya. (www.republika.co.id)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more