Pemerintah Indonesia Perpanjang Larangan Penebangan Hutan Dua Tahun

Pemerintah Indonesia memperpanjang moratorium hutan alam dan lahan gambut selama dua tahun, yang ditetapkan lewat Instruksi Presiden No. 6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Penundaan pemberian izin ini  diberlakukan di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi serta area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kepada VOA mengatakan kebijakan moratorium dilanjutkan untuk terus memperbaiki tata kelola di sektor kehutanan.

Kebijakan moratorium sebelumnya yang juga  diterapkan selama dua tahun, kata Zulkifli, telah memberi manfaat dalam mencegah kerusakan hutan yang makin parah karena pemanfaatan komersial.

Dia menjelaskan saat ini deforestasi (penebangan hutan) hanya sekitar 450 ribu hektar per tahun, padahal pada 2001 hingga 2003, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektar pertahun seiring diterapkannya otonomi daerah.

“Pada 1998, deforestasinya dua juta hektar pertahun. Pada 2001, 2002, 2003 itu 3,5 juta hektar per tahun. Sekarang tinggal 450 ribu hektar per tahun, jadi jelas sangat signifikan hasilnya. Kami berpendapat moratorium itu bagus, banyak manfaatnya maka kita perpanjang,” ujarnya.

Juru kampanye hutan pada organisasi lingkungan hidup Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi mengatakan pihaknya menyambut baik perpanjangan kebijakan moratorium ini. Meskipun itu kabar baik, kata Yuyun, Greenpeace menyayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak melakukan penguatan dalam perpanjangan moratorium tersebut.

Yuyun menambahkan pelaksanaan moratorium ini seharusnya tidak berdasarkan waktu tetapi berdasarkan indikator capaian sehingga seluruh carut marut dan pesoalan mendasar di sektor kehutanan bisa terselesaikan termasuk konflik sosial terkait hutan yang masih banyak terjadi.

“Hal-hal yang sebetulnya ingin kita lihat dalam moratorium yang baru ini, yang sayangnya tidak terpenuhi adalah misalnya mempertanyakan bagaimana dengan hutan primer yang berada di dalam kawasan konsesi. Bagaimana dengan kondisi atau status hutan sekunder yang seharusnya perlu dilindungi karena itu merupakan bagian dari hutan alam yang tersisa yang perlu diselamatkan,” ujarnya.

Greenpeace Indonesia, ujar Yuyun, mendesak pemerintah meninjau
konsesi yang ada, meningkatkan transparansi bagaimana lisensi diberikan, membangun basis data yang kredibel untuk lahan rendah karbon dan melakukan tata ruang yang jelas dan perencanaan penggunaan lahan.

Greenpeace juga meminta pemerintah Norwegia untuk membantu Indonesia mengurangi emisi dari deforestasi dan mendorong moratorium untuk diperkuat dan bukan sekedar diperpanjang.

Pemerintah Norwegia  pernah  memberikan dana  US$1 miliar untuk membantu Indonesia mengurangi emisi dari deforestasi, ujar Yuyun.

“Dalam hal ini juga mendesak pemerintah Norwegia untuk pro aktif melihat bagaimana uang itu digunakan. Apakah memberi manfaat juga kepada masyarakat Indonesia atau tidak dan memberi manfaat terhadap keselamatan hutan atau usaha-usaha penyelamatan hutan atau tidak,” ujarnya.

“Nah itu yang sebenarnya yang menjadi tekanan kami mengapa kita meminta pemerintah Norwegia bertindak lebih proaktif terhadap pelaksanaan moratorium dan pelaksanaan letter of intent yang disepakati dua negara.”


www.voaindonesia.com

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more