Peredaran B3 di Indonesia Semakin Meningkat



Republika/Agung Fatma Putra
Kontainer berisi limbah berbahaya dan beracun kategori B3 ditemukan di pelabuhan
Kontainer berisi limbah berbahaya dan beracun kategori B3 ditemukan di pelabuhan

Peredaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia semakin meningkat. Deputi IV Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Masnellyarti Hilman, mengungkapkan pada 2011 jenis B3 diregistrasi ada 40-an jenis dan pada 2012 meningkat menjadi 70 jenis.

"Hal ini tentu mengkhawatirkan kita semua," ujar Masnellyarti pada  diskusi 'Memperebutkan Kewenangan Pengelolahan Limbah B3 Mengorbankan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat' di kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Jakarta, Rabu (4/5).

Masnellyarti mengungkapkan, berdasarkan UU No 23/2009, B3 merupakan zat yang merusak lingkungan dan kesehatan. B3 umumnya disebut dengan zat kimia beracun dan di kalangan industri menjadi bahan baku. "Jenis B3 ada kategori yang dapat digunakan, sementara yang dilarang digunakan tidak dapat masuk ke Indonesia." 

B3 terbagi menjadi tiga katagori, yaitu bisa dimanfaatkan, terbatas dimanfaatkan, dan tidak bisa dimanfaatkan. B3, Masnellyarti menerangkan, berbeda dengan limbah B3. Jika B3 bisa diolah, limbah B3 tidak bisa diolah kembali. "Limbah B3 merupakan sisa pengolahan B3 yang tidak bisa diolah kembali," tuturnya.

Di Indonesia, limbah B3 banyak berada di area pertambangan, perkebunan, industri, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan pesisir sub-urban kota besar. B3 berikut limbahnya sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu bahaya yang ditimbulkan dari adanya dumping limbah B3, yakni kerusakan pada syaraf.
 
Mengantisipasi bahaya tersebut, Masnellyarti menuturkan, saat ini pemerintah tengah merancang peraturan pemerintah tentang pengelolaan, pengolahan limbah, dan dumping B3 yang merupakan revisi dari PP No 74/2001.
www.republika.co.id

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kekerasan di Perkotaan

Pelaku kejahatan kekerasan –baik struktural maupun non-struktural—di perkotaan rupanya sudah tak lagi memilah-milah sasaran korban. Mereka tidak pandang bulu, anggota korp bersenjata ataukah warga masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Belum hilang dalam ingatan kita kasus terbunuhnya Brigjen TMF Tampubolon di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, sekitar setahun lalu. Pelakunya para anak muda yang tengah mabuk minuman beralkohol. Setelah kematian seorang jenderal aktif itu, pihak aparat terkait langsung mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran minuman keras di Ibukota Jakarta. Hasilnya, peredaran minuman memabukkan itu agak terkendali. Sepertinya kondisi terkendali. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran anak-anak muda kembali teler menenggak minuman beralkohol menjadi fenomena sehari-hari. Lalu bersamaan dengan itu kasus-kasus kejahatan kekerasan memakan korban nyawa melayang di Jakarta hampir tiada henti. Bila kita ikuti pemberitaan surat kabar...
Read more

Temuan Riset: Kepolisian dan Pemerintah Daerah Tidak Paham Apa itu Ujaran Kebencian

Tindakan kriminal berbasis agama dan etnis yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia diyakini tidak terjadi secara spontan. Aksi itu biasanya diawali karena tersulut pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. Pola itu dapat dibaca atas apa yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah dalam 10 tahun terakhir, misalnya. Sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah kerap dipicu karena ujaran kebencian, baik berupa fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun ceramah di mimbar agama. Meski relasi antara ujaran kebencian ( hate speech ) dengan tindakan kriminal berbasis agama dan etnis ( hate crime ) begitu tampak, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu analisa menyeluruh untuk memahami mengapa muncul keduanya. Sedikitnya ada dua pertanyaan yang layak diajukan untuk memahami kemunculan  hate speech dan  hate crime . Pertama, apakah...
Read more

Kisah Seorang Preman Kupang (1)

Menjadi Preman Jalanan Kota Kupang Di dalam rumah tangga banyak sekali kekerasan sebagai alat orang tua guna mendisiplinkan anak-anaknya. Padahal, kedisiplinan itu bukan hanya bagian bagaimana kesiapan fisik. Tapi, juga kemampuan melakukan pengendalian diri ( self control ). Apalah artinya anak-anak bersikap patuh di hadapan orang tua, namun di belakangnya mencuri, membohongi, atau melakukan penyimpangan. Erlangga Masdiana, kriminolog Kupang, 1970-an. Di penghujung 1960-an, tepatnya tahun 1969, dengan landasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969, lahirlah sebuah wilayah kecamatan yang diberi nama Kecamatan Kota Kupang. Sebuah wilayah kecamatan yang ketika itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kupang yang terlebih lahir (1958). Sepanjang dekade 1970-an, Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 status Kecamatan Kota...
Read more