Iya Mulik Bengkang Turan (4)

Masa Depan Barito Utara 

Semua impian kita dapat menjadi kenyataan bila kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya.

Walt Disney, Pendiri Disneyland

Tidak perlu diragukan lagi bahwa keberanian dibutuhkan oleh setiap orang karena sangat bermanfaat bagi banyak orang. Keberanian diperlukan untuk mulai melangkah ke masa depan menggapai obsesi dan harapan. Nelson Mandela, pemimpin besar Afrika Selatan, dengan gagah berani melawan berbagai kesulitan dalam usaha menghapus sistem politik apartheid. Dia akhirnya berhasil menghapuskan sistem politik diskriminatif tersebut sehingga warga kulit hitam dapat setara dengan warga kulit putih. Pun demikian kemerdekaan Republik Indonesia karena langkah berani Soekarno dan Mohammad Hatta.

Keberanian juga diperlukan guna menggulirkan perubahan positif. Perubahan yang tidak hanya buat diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Thomas Alva Edison memiliki keberanian untuk berkali-kali gagal sebelum akhirnya berhasil menemukan bohlam lampu listrik dan Wright Bersaudara dengan berani mencoba mencari cara untuk menerbangkan pesawat udara yang pertama.

Berkat keberanian tokoh-tokoh tersebut untuk tidak tunduk pada rasa takut dipenjara, takut mati, takut bereksperimen, dan takut gagal, maka saat ini kita tidak hidup dalam era penjajahan dan mengalami perlakuan diskriminatif. Kita juga bisa menikmati penerangan lampu listrik, dan menggunakan pesawat terbang untuk bepergian ke luar kota atau ke luar negeri.

Belajar dari banyak keberanian tokoh-tokoh kelas dunia, Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah pun berusaha melangkahkan kaki penuh keberanian dalam memimpin rakyat dan wilayah Kabupaten Barito Utara. Menyadari limpahan kekayaan sumber daya alam (terutama batubara, minyak bumi, gas, karet dan kelapa sawit) Barito Utara yang amat potensial, Achmad Yuliansyah berupaya mendobrak kebiasaan banyak kepala daerah yang cenderung berkutat di wilayahnya. Dengan langkah berani meski muncul banyak tudingan miring, dia memilih langkah aktif mendatangi calon-calon investor di mancanegara. Dia aktif melanglang buana ke Australia dan Hongaria untuk melihat dari dekat sistem pengangkutan batubara dengan kereta api, belajar ke China yang piawai memanfaatkan lobang-lobang bekas areal penambangan batubara menjadi waduk serbaguna, dan ke Negeri Gajah Putih Thailand untuk berguru bagaimana cara membangun kebun buah terpadu. Termasuk pula pergi ke Hongkong guna melihat dari dekat pembangunan kota satelit Shensen.   

   

A.   Kota Baru Muarateweh

Pikiran visioner Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah memperkirakan bahwa ke depan, lima sampai 10 tahun mendatang, Muarateweh lama dapat dikatakan sudah tidak bakal mampu lagi menampung perkembangan sosial, ekonomi dan kependudukan. Muarateweh lama sulit dipertahankan sebagai pusat kota Kabupaten Barito Utara. Pada umumnya, kota-kota di dunia, kota lama tetap dipertahankan lalu membuka tata ruang baru pusat kota yang lebih tertata dan terencana.

Sekadar contoh Hongkong, kota lama Makao tetap dilestarikan, bahkan dijadikan obyek daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin bernostalgia. Pemerintah setempat mengembangkan kota baru Shensen. Sekitar 30 tahun lalu, Shensen hanya berpenduduk kurang-lebih 40.000 jiwa dan kini penduduknya mencapai tidak kurang dari 10 juta jiwa. Shensen diplot sebagai hinterland Hongkong lama dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Di Shensen terdapat bandar udara (bandara) kendati di Hongkong lama sendiri sudah ada fasilitas bandara. Kedua kota tersebut diupayakan saling melengkapi.

Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah pun merentang pemikiran bahwa Muarateweh lama harus dicarikan hinterland yang tepat dan tidak seberapa jauh dari kota lama. Dia berobsesi mulai tahun 2012 dapat mulai dirintis pembangunan kota baru Muarateweh yang lokasinya berada sekitar 14 kilometer sampai 18 kilometer dari kota lama ke arah Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Di sini lah kelak letak pusat pemerintahan Kabupaten Barito Utara.

Suatu saat nanti, ketika eksploitasi tambang batubara di Barito Utara menggeliat dan industri berbahan baku kelapa sawit mulai memberikan hasil, kota baru ini diharapkan mampu memberi ruang hidup yang lebih nyaman kepada warganya. Ruang-ruang yang lebih akomodatif, mulai dari perkantoran, kawasan industri, permukiman, sampai perkampungan yang lebih tertata dan terencana di luar kota lama Muarateweh saat ini. Termasuk adanya bandara yang representatif bagi perkembangan kota baru Muarateweh ke depan.

Kondisi kota lama sekarang ini, dalam benak Bupati Achmad Yuliansyah, sudah sulit dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Pemerintah kabupaten tidak mungkin lagi memperlebar jalan-jalan yang ada. Jadi, katanya lebih lanjut, biarkan kota lama Muarateweh orisinil seperti yang ada sekarang ini.

Banyak pihak meragukan mimpi Bupati Achmad Yuliansyah bakal terealisasi. Mimpinya terlalu berani. Angannya terlalu tinggi di awang-awang. Karena, Kabupaten Barito Utara berada nun jauh di pedalaman Kalimantan Tengah. Secara logika akal sehat sulit dikembangkan. Namun begitu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Utara Ir. Jainal Abidin meyakini bahwa ide atau mimpi Acmad Yuliansyah cukup menapak bumi. Jainal Abidin mengaca pada pengalaman Hongkong yang mampu mempertahankan kota lama yang kemudian dikembangkan menjadi obyek wisata kota tua yang penuh nuansa cerita nostalgia.

Memang, membangun kota baru harus benar-benar direncanakan secara matang agar di kemudian hari tidak melahirkan kawasan-kawasan yang liar dan ilegal. Mesti ada rencana induk yang kuat untuk melanggengkan perencanaan dan pembangunan kota yang berkesinambungan. Bupati Achmad Yuliansyah (yang habis masa baktinya pada tahun 2013) telah memikirkan bagaimana agar rencana induk kota baru Muarateweh ini dapat menjadi peta jalan (road map) bagi kepala daerah berikutnya. Yakni, dengan memperkuat rumusan rencana induk tadi ke dalam wadah peraturan daerah (Perda). “Siapa saja kepala daerah pengganti saya nanti, jangan sampai melangkah jauh melenceng dari rencana induk yang telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif,” ujar Yuliansyah.

Rencana induk tersebut minimal terdiri dari dua bagian, yaitu rencana pengaturan penggunaan tanah dan peraturan yang mengatur pembangunan. Rencana penggunaan tanah membagi kota baru Muarateweh ke dalam beberapa kategori penggunaan tanah yang berbeda. Juga membagi kota baru Muarateweh ke dalam beberapa bagian perencanaan, yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam puluhan unit perencanaan. Untuk setiap unit harus disiapkan suatu rencana pembangunan yang mendetail.

Sementara itu Perda pengaturan pembangunan berusaha menggolongkan kawasan sesuai dengan intensitas pengembangannya dan sesuai dengan sifat-sifatnya. Selain juga mengatur hal-hal seperti pengkaplingan, keperluan ruang terbuka hijau, keperluan bisnis, dan periklanan. Setiap pengembang harus memperoleh izin perencanaan untuk setiap pembangunan yang diusulkan atau mendapat risiko denda dan atau pembongkaran bangunan yang tidak sah.

Dengan demikian seluruh wilayah kota baru Muarateweh, secara teori, telah dipenuhi dengan peraturan dan rencana yang terperinci, tersusun secara rasional, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang minimum karena semuanya sudah sebegitu terperinci.

Melalui perencanaan yang tertata dan rapi, setidaknya terdapat lima sasaran yang diacu: pertama, efisiensi, yang menjamin penyediaan tanah yang cukup dengan harga yang wajar untuk berbagai keperluan. Kedua, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan; konsentrasi dalam mengurangi kepadatan penduduk, membatasi polusi, menjamin konstruksi bangunan perumahan yang kuat dan aman.

Ketiga, keadilan; menjamin bahwa kebutuhan tanah dari kelompok masyarakat tertentu tidak akan diabaikan tetapi akan dipenuhi, dan mereka yang sudah memiliki tanah tidak akan diganggu-gugat secara sewenang-wenang. Keempat, penyesuaian; menjamin bahwa kota dapat berkembang dan berubah sesuai dengan keperluan dan keinginan masyarakat bahwa lingkungan akan dijaga kelestariannya. Dan kelima, pemecahan konflik; peraturan itu harus mampu menjadi penengah antara tuntutan dan kepentingan yang saling bersaing.

Di samping kelima sasaran tersebut, ada beberapa sasaran lain yang juga sangat layak dipertimbangkan. Antara lain partisipasi; menjamin bahwa warga masyarakat kota baru itu mendapat kesempatan untuk ikut membantu merencanakan dan mengatur lingkungan hidup mereka sendiri. Sasaran-sasaran itu menunjukkan mengapa kontrol dan penggunaan tanah pada waktu yang sama dianggap demikian penting namun kerap kurang berhasil. Setiap pemerintah kabupaten akan menerima dengan tangan terbuka setiap kesempatan untuk menunjukkan tanggung-jawabnya terhadap sasaran yang penuh arti itu dengan membuat sebuah rencana induk untuk ibukota kabupaten.

Sungguh, Achmad Yuliansyah mengakui, tidak mudah mengimplementasikan pembangunan kota baru yang mengusung prinsip demokrasi yang efisien. Pemerintah daerah yang mampu mencapai semua sasaran itu, dan mendamaikan serta menengahi semua perselisihan, dapat membuat yang demikian hanya mungkin dalam konteks masyarakat yang terbuka, pluralis, terpelajar, sukses dalam bidang ekonomi dan benar-benar sederajat. Pemerintah yang demikian hanya sedikit di dunia ini, dan lebih sedikit lagi di negara-negara berkembang. Dan Achmad Yuliansyah merasa optimis.       

B.    Sabuk Baja Bumi Borneo

Ide menarik yang juga menjadi obsesi Bupati Achmad Yuliansyah adalah menyambung berbagai wilayah Kalimantan (tentu terutama sekitar Kabupaten Barito Utara) dengan jaringan jalan rel kereta api. Selama ini jaringan jalan rel kereta api baru populer di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera berkat adanya warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Saat kini, nama Kalimantan semakin populer sebagai lumbung energi, terutama batubara. Perut Bumi Borneo (nama lain Kalimantan) menyimpan potensi cadangan batubara tidak kurang dari 21,2 miliar ton (catatan Indonesian Coal Statistics 2000). Produksi batubara mencapai sekitar 64,7 juta ton pada tahun 2000, dengan pelaku usaha belasan kontraktor besar.

Sejauh ini, angkutan batubara masih mengandalkan truk dan konveyor melalui jalan sungai dengan kapal tongkang (barge) menuju terminal batubara dan pelabuhan. Biaya angkut dengan truk diperkirakan US$0,07 per ton/kilometer dan tongkang US$0,01 per ton/kilometer. Ongkos itu akan jauh lebih murah bila “emas hitam” itu diangkut dengan kereta api. Standar acuan internasional (khususnya di Australia) menyebutkan tarif angkut batubara dengan kereta api hanya US$0,025 per ton/kilometer.

Dengan demikian, pembangunan sarana dan prasarana perkereta-apian merupakan alternatif solusi yang andal untuk memaksimalkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi batubara. Berkat adanya kebijakan Otonomi Daerah, seiring dengan berlakunya UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, peran Pemerintah Daerah relatif menentukan bagi berjalannya proyek pembangunan sarana dan prasarana perkereta-apian di Kalimantan. Terlebih lagi sudah ada pihak swasta (salah satunya Senong) yang berminat.

Berdasarkan nota kesepahaman antara Senong dan PT KAI, pada tahun 1994 telah masuk proposal proyek BOT (Build Operate Tansfer) kereta api Kalimantan oleh PT Senong Corporindo. Dengan perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat dikatakan mampu membiayai proyek tersebut bersama dengan investor swasta.

Konsep proyek kereta api swasta yang dirintis oleh Senong itu mencakup jaringan single track sepanjang kurang lebih 250 kilometer. Dari Sebulu, Samarinda, ke Balikpapan dengan lebar sepur standar 1.435 milimeter untuk kapasitas desain sekitar 20 juta ton per tahun. Proyek kereta api itu dilengkapi dengan terminal batubara di Balikpapan buat kapal Panamax (cape size) ukuran 200.000 ton. Namun, kemudian muncul gagasan alternatif, Senong mengubah rute proyek kereta api Kaltim antara Pasir dan Tanjung sepanjang 150 kilometer. Dalam proposal proyek kereta api Pasir-Tanjung yang disusun dengan bantuan Infraneth (Belanda) dan Connel Wagner (Australia) tercantum biaya investasi diperkirakan mencapai US$295 juta untuk prasarana dan sarana kereta api, ditambah US$85 juta buat pengadaan terminal batubara dan pelabuhan berkapasitas 20 juta ton per tahun.

Pilihan pada moda transportasi kereta api sangat menguntungkan bagi para penambang batubara. Sebab, dengan peredaran gerbong lima jam, jarak 150 kilometer cukup ditempuh selama dua jam. Sedangkan dengan angkutan sungai sebagaimana selama ini berlangsung, perjalanan 100 kilometer bisa memakan waktu 20 jam.

Selain kelayakan ekonomis, perkiraan besar ongkos investasi jaringan kereta api sangat menentukan minat investor swasta. Dari studi penyusunan rencana induk pembangunan jalan kereta api di Kalimantan, oleh Kementerian Perhubungan, belum dapat disusun aspek finansial yang memberikan gambaran kelayakan. Sebagai acuan standar dapat digunakan estimasi biaya dari konsultan kelas dunia Mott McDonald, yakni sekitar US$1 juta per kilometer. Bila topografinya kurang baik, biayanya bisa membengkak menjadi US$2 juta per kilometer. Biaya rata-rata tersebut termasuk paket pembebasan tanah, pekerjaan sipil, jembatan, galian gorong-gorong, pemasangan rel, stasiun plus emplasemen, sinyal, telekomunikasi, depo, balai yasa, desain dan supervisi. Angka kelayakan yang pernah dicapai dapat dilihat pada proyek double track segmen I Cikampek-Cirebon sepanjang 53,3 kilometer dengan dana OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) Jepang yang telah dimenangkan kontraktor konsorsium Leighton John Holland Asia dengan nilai sekitar US$50 juta.

Sebagai bahan pembanding, dapat ditengok pengalaman rehabilitasi jaringan rel kereta api di Sumatera Selatan sepanjang 420 kilometer. Kapasitas angkut  dari semula maksimum 2 juta ton per tahun meningkat menjadi 4 juta ton per tahun, dengan mengubah tekanan gandar dari semula 13 ton menjadi 18 ton. Menurut laporan Area Manager Sofrerail Jean Claude Dufresnes, kapasitas angkut dapat ditingkatkan lagi sampai 12 juta ton per tahun apabila dimodifikasi menjadi double track dan setiap rangkaian terdiri dari 80 gerbong. Proyek yang dikerjakan tahun 1982 itu menelan biaya US$1,2 miliar, antara lain untuk rehabilitasi kereta sebesar US$325 juta dan pembangunan terminal Pelabuhan Tarahan senilai US$120 juta. Proyek selesai dalam tempo empat tahun dengan melibatkan kontraktor domestik. Pada tahun 2001, kereta api batubara rangkaian panjang (Babaranjang) mampu mengangkut 7 juta ton dan menjadi 8,3 juta ton di tahun 2002. KA Babaranjang memiliki kekuatan armada 39 unit lokomotif CC202 bikinan GM dan tersedia 951 unit gerbong barang masing-masing berkapasitas 50 ton. Sampai dengan selesainya IPO (go public), PT Bukit Asam Tbk (Persero) belum berhasil menyelesaikan hambatan transportasi batubara tersebut. Bahkan, terancam terjadi penurunan angkutan ketika perundingan soal harga mengalami kemacetan.

Kapasitas angkut KA Babaranjang memang masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kinerja angkutan kereta batubara kelas dunia. Coba kita simak kinerja BNSF (Burlington Northern Santa Fe) yang mengangkut 56% dari sekitar 300 juta ton produksi Powder River Basin dengan menempuh rute sejauh 1.000 mil. Kemudian ada Queensland Railways Australia yang begitu perkasa mengangkut 127,8 juta ton per tahun pada tahun 2001, dari 30 lokasi penambangan ke enam pelabuhan. Lantas Spoornet (Afrika Selatan) yang secara gagah memboyong 69 juta ton batubara per tahun, dari 44 lokasi penambangan dengan rute sepanjang 540 kilometer. Armada Spoornet memiliki kapasitas angkut 20.800 ton per rangkaian berkekuatan 200 gerbong. KA Babaranjang baru mampu membawa 2.300 ton per rangkaian (46 gerbong).

Mengaca pada pengalaman Sumatera Selatan dan beberapa negara di dunia, desain KA Batubara Kalimantan dibuat jauh lebih bertenaga dibandingkan KA Babaranjang. Misalkan soal lebar sepur tetap standar 1.435 milimeter, tekanan gandar 22,5 ton, gerbong curah otomatis lewat bawah berkapasitas muat 70 ton dan lokomotif disel elektrik 3000 HP teknologi AC-AC yang memiliki daya traksi tinggi. Teknologi komunikasi seperti selular dan GPS dapat dimanfaatkan untuk pengendalian operasi. Konsep desain lokomotif DE AC-3 GE Lokindo dan gerbong 70 ton curah bawah dengan mengadopsi teknologi Queensland Railways dan sistem sinyal telekomunikasi PT LEN, cukup tepat digunakan untuk pengangkutan batubara di Bumi Borneo. Sementara soal prasarana perkereta-apian, tidak ada hal khusus menyangkut desain dan rekayasai teknis.

Memang mahal ongkos buat mengayunkan langkah awal pembangunan jalur kereta api batubara di Kalimantan. Tentu, jauh lebih murah mengeksploitasi hutan belantara Bumi Borneo sebagaimana berlangsung selama ini. Tidak perlu repot-repot bikin sarana dan prasarana. Cukup mengandalkan sungai-sungai yang ada. Apalagi, pemerintah bisa langsung mengeruk dana reboisasi dari para pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Andai saja sudah sejak awal 1970-an pembangunan jalan kereta api Kalimantan dapat dimulai dari selatan Balikpapan yang cuma berjarak 150 kilometer, lalu berpindah ke wilayah lain yang tengah secara besar-besaran menambang batubara sampai akhirnya Kalimantan dililit sabuk baja sepanjang 1.240 kilometer. Tentu hutan tropis Borneo tetap terjaga dan orang-orang Borneo (terutama Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah) tidak pusing-pusing menghadapi nestapa dihantam banjir dan tanah longsor yang datang silih berganti seperti sekarang ini.

Mengingat demikian mahal ongkos pembangunan jalur kereta api itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor nota kesepahaman antara Senong dan PT KAI berhenti di atas kertas. Dan karena itu, tahun 2004 Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah kembali mewacanakan agar segera diwujudkan jaringan kereta api di Bumi Kalimantan. Angkutan kereta api di sini tidak hanya bermanfaat buat pengangkutan batubara namun dapat pula digunakan untuk angkutan penumpang umum. Wacana ini pun sempat berhenti, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kurang memberi respon yang berarti.

Baru di tahun 2012 muncul kabar baik segera direalisasikannya pembangunan jaringan rel kereta api di Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur (Kaltim) dan antar-wilayah Kaltim-Kalteng. Kabar itu ditandai dengan penanda-tanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Rail PTE Ltd, investor Rusia, pada tanggal 7 Februari 2012 di Jakarta. Ini merupakan langkah awal dimulainya pembangunan jaringan rel kereta api pertama di Pulau Kalimantan itu.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Direktur Kalimantan Rail Pte Limited Andrey Shigaev menandatangani nota kesepahaman bersama pembangunan tahap pertama rel kereta api itu. Direktur Jenderal Perkereta-apian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan; anggota Komisi V DPR, Hetifah Sjaifudin; Duta Besar Rusia Alexander Ivanov; perwakilan JSC Russian Railways, Denis Muratov; dan tokoh adat Dayak turut hadir.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah kongkret untuk merealisasikan jaringan perkereta-apian di Kalimantan pada umumnya dan di Kaltim pada khususnya,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, HM Yadi Robyan Noor, sehari setelah penandatanganan.

Kepala BKPMD Kaltim, HM Yadi Sabianoor, menambahkan bahwa dengan penandatanganan nota kesepahaman ini dapat dipastikan kegiatan operasional pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Kutai Barat-Balikpapan dan Kaltim-Kalteng segera dimulai. Setelah penandatanganan nota kesepahaman, ujarnya, pihak Rusia akan mengurus perizinan dan pembebasan lahan, dan pada 2013 pembangunan konstruksi rel kereta api akan dimulai.

Perusahaan Rusia Joint-Stock Company Russian Railways akan membangun jaringan rel kereta api sepanjang 243 kilometer yang menghubungkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Investasi senilai US$2,4 miliar (Rp21,8 triliun) dibangun kuartal pertama 2012 dan ditargetkan beroperasi kuartal pertama 2017.

Proyek jaringan rel kereta api angkutan batubara dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, ke pelabuhan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembangunan tahap pertama di Kalimantan Timur bernilai US$1,8 miliar (sekitar Rp16,3 triliun) dan tahap kedua di Kalimantan Tengah sepanjang 60 kilometer bernilai US$600 juta (sekitar Rp5,4 triliun).

”Ini proyek yang luar biasa dan akan berdampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur. Saya mengapresiasi Bupati Kutai Timur yang sudah membebaskan 100 persen kebutuhan lahan untuk pembangunan tahap pertama sepanjang 135 kilometer,” ujar Awang Faroek Ishak.

Sementara ini, proyek sepenuhnya investasi JSC Russian Railways yang menguasai 90 persen saham Kalimantan Rail. JSC Russian Railways adalah salah satu perusahaan perkereta-apian terbesar dunia yang memiliki jaringan rel 85.100 kilometer, 20.000 lokomotif, 1,2 juta pekerja, dan aset US$54,5 miliar (sekitar Rp490 triliun).

Proyek ini juga melibatkan Bank Pembangunan dan Urusan Ekonomi Luar Negeri Rusia, Vnesheconombank, untuk mendukung pembiayaan. ”Tetapi, kami juga membuka peluang bagi investor lain yang ingin bergabung,” ujar Andrey.

Pihak Rusia sengaja memilih Kalimantan sebagai tujuan awal investasi karena potensi batubara di Bumi Borneo ini sangat besar. Proyek pembangunan kereta api angkutan batubara Kaltim-Kalteng sudah masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Kerja sama itu bermula ketika delegasi Kaltim mengikuti Marketing Investasi Indonesia (MII-2011) di Moscow, Rusia, dalam pertemuan forum bisnis yang diprakarsai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Saat pertemuan itulah dilakukan pembicaraan bersama Russia Railway berkenaan akan dibangunnya rel kereta api angkutan khusus batubara di Pulau Kalimantan.

Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah menyambut baik penanda-tanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kalimantan Rail Pte Limited. Apa yang pernah diwacanakannya kini memperoleh respon positif dan segera diwujudkan dalam langkah operasional pembangunan jaringan rel kereta api Kalimantan yang dimulai dari Kalimantan Timur dan akan dilanjutkan ke jalur Kaltim-Kalteng.

C.   Membangun Bandara Baru dan Jembatan Hasan Basri

Untuk lebih memudahkan transportasi udara menuju Barito Utara, saat ini Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkonsentrasi menyelesaikan pembangunan bandara baru di Desa Trinsing, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang ditargetkan selesai pada tahun 2013.

"Pemerintah pusat pada 2013 akan mengucurkan dana sebesar Rp36 miliar untuk menyelesaikan pembangunan bandara tersebut," jelas Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah. Menurut dia, pada 2012 bandara tersebut masih dalam pekerjaan di antaranya pembenahan akhir untuk kawasan taksi, apron, dan drainase.

Bandara baru yang sedang dibangun itu berada di lahan seluas 180 hektar dan memiliki panjang landasan 2.250 meter dan lebar run way 30 meter. Bandara baru ini menggantikan bandara lama, Bandara Beringin Muarateweh, yang tidak bisa dikembangkan lagi. Bandara yang baru ini nantinya bakal dapat didarati pesawat berbadan besar seperti Fokker dan Boeing. "Kami mengharapkan bandara itu selesai sesuai target dan tahun depan mulai operasional," kata Achmad Yuliansyah.

Selain mendapat bantuan pemerintah pusat, biaya pembangunan bandara di Desa Trinsing yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp300 miliar tersebut juga diperoleh dari APBD Kabupaten Barito Utara sejak 2006.  

Bupati Yuliansyah mengakui bahwa tahapan pembangunan landasan pacu yang dilakukan tahun 2010 mengalami kendala cuaca, karena tingkat curah hujan pada beberapa bulan mendekati akhir tahun relatif tinggi sehingga menganggu pekerjaan. Namun pihaknya tetap berharap pembangunan bandara baru yang dibangun, selain untuk penerbangan umum, juga akan dijadikan bandara pendukung pertahanan militer wilayah Kalimantan ini dapat selesai sesuai dengan rencana. "Meski pekerjaan sempat mengalami kendala cuaca, namun kami harapkan pembangunan bandara selesai tepat pada waktunya," katanya.

Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah mengatakan pada tahun 2012  penyelesaian pembangunan bandara tersebut dialokasikan selain bantuan pemerintah pusat juga dari APBD kabupaten.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam membangun bandara baru ini antara lain pembangunan fisik dan pengembangan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dan perubahan gambar dasar (master plan) yang memperoleh dana sebesar Rp1,5 miliar dari APBD Kabupaten Barito Utara. Pada tahun 2010, Kabupaten Barito Utara telah mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar melalui APBD kabupaten ditambah bantuan pemerintah pusat sebesar Rp48,7 miliar.

Sementara tahun 2009, pemerintah kabupaten di pedalaman Sungai Barito ini telah menganggarkan dana sebesar Rp9 miliar ditambah Rp7 miliar melalui perubahan APBD serta bantuan pemerintah pusat sebesar Rp49 miliar.

Anggota DPRD Barito Utara Lahmudin menyatakan bahwa bandara baru yang dibangun Pemerintah Kabupaten Barito Utara itu menjadi aset dan kebanggaan daerah. Karenanya, sudah menjadi kewajiban bersama baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga dan merawatnya.

Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun mengaku sangat mendukung langkah pemerintah daerah setempat yang serius dalam tiga tahun terakhir menggarap penyelesaian pembangunan bandara. Tujuannya semata-mata untuk membuka keterisolasian daerah serta membuka kawasan pengembangan Kota Muarateweh, khususnya di kawasan Muarateweh seberang. Pembangunan bandara dirasa tepat, sebab antisipasi ke depan di mana arus transportasi udara bakal sangat dibutuhkan mengingat Kota Muarateweh terus berkembang maju.

"Warga masyarakat dan juga pihak investor akan menjadi mudah untuk pergi dan datang ke daerah ini tanpa harus menempuh perjalanan panjang seperti yang selama ini kita rasakan dengan menggunakan jalur darat," kata Lahmudin. Dengan terbangunnya bandara di Desa Trinsing maka kawasan itu akan cepat berkembang maju beberapa tahun ke depan. Penerbangan komersil di bandara ini pun tidak saja bisa melayani warga Barito Utara tapi juga membantu warga di tiga kabupaten lain yang hendak melakukan perjalanan, seperti warga dari Kabupaten Murung Raya, Barito Selatan dan Barito Timur. Selama ini, kata Lahmudin, warga di empat kabupaten di DAS Barito ini mesti ke Banjarmasin (Kalsel) atau ke ibukota Provinsi Kalteng Palangkaraya bilamana hendak menggunakan perjalanan udara. Jadi jika bandara ini sudah bisa digunakan pada tahun 2013, warga di empat kabupaten DAS Barito tersebut bisa lebih terlayani dengan mudah.

Tekad yang tidak kalah penting dari seorang Achmad Yuliansyah adalah membangun Jembatan Hasan Basri yang lebih kuat dan tahan lebih lama. Karena Jembatan Hasan Basri lama di Muarateweh terancam ambruk. Tiang pondasi jembatan patah akibat acap ditabrak rakit dan kapal tongkang batubara. Jembatan Hasan Basri, sepanjang 260 meter ini, memang sudah uzur. Jembatan yang mulai dibangun tahun 1990 dan diresmikan oleh Menteri Penerangan RI (waktu itu) Harmoko ini kini kondisinya sepintas memang masih nampak kokoh. Tidak terlihat adanya tanda-tanda yang menunjukan bahwa kondisi jembatan yang mengambil nama mantan Ketua MUI KH Hasan Basri (asal Muarateweh) itu sudah mengkhawatirkan. Setiap hari ratusan mobil dengan berbagai ukuran dan ribuan sepeda motor melintas di atasnya serta kerap nampak pula sejumlah orang nongkrong di sisi kanan ataupun kiri jembatan ini.

Kondisi jembatan dengan bentang sepanjang 270 meter dan lebar lima meter berkonstruksi baja Australia yang dibangun pada 1990 oleh Bupati Barito Utara (ketika itu) A.Dj. Nihin tersebut saat ini cukup memprihatinkan.  Apalagi setelah diketahui pondasi jembatan tidak dicor dengan semen, sehingga diyakini tidak kuat menahan beban dan benturan. Sudah begitu, sejak direnovasi 12 tahun silam, jembatan telah 14 kali ditabrak rakit kayu log dan kapal tongkang. Sejumlah investor batubara baik yang berada di wilayah Kabupaten Barito Utara maupun Kabupaten Murung Raya sering mengalami kendala saat membawa tongkang batubara karena tidak bisa melewati jembatan ketika air sungai tinggi.

Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah mengaku sudah tiga kali menyurati Menteri Pekerjaan Umum agar mendesain ulang jembatan. Tapi permintaan itu tidak pernah berbalas. Selain itu, kata Yuliansyah, Gubernur Kalteng juga menolak pembangunan jembatan dengan alasan masih kuat sampai 15 tahun ke depan. "Padahal kondisi jembatan sudah miring dan makin ringkih," kata Achmad Yuliansyah.

Bupati meminta kepala Dinas Pekerjaan Umum Anwar Sanusi Gayo menindak-lanjuti permohonan ke pusat untuk pembangunan jembatan KH Hasan Basri. Permohonan tersebut pernah diusulkan ke pemerintah pusat dan kini mesti kembali diseriusi pengurusannya, sebab pembangunan jembatan ini sudah sangat mendesak

“Data yang kami miliki, Jembatan KH Hasan Basri sudah 14 kali tertabrak kapal besar, selama arus transportasi Sungai Barito wilayah Barito Utara, Barito Selatan dan Murung Raya kian pesat,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Barito Utara, Anwar Sanusi Gayo. Dia menilai jembatan itu berpotensi menimbulkan kecelakaan mengingat arus lalu-lintas tongkang penarik batubara bisa mencapai ratusan kali dalam sebulan.

Jembatan KH Hasan Basri sekarang memiliki bentangan untuk jalur arus transportasi sungai hanya 50 meter. Sedangkan kapal besar memiliki lebar bisa sampai 30 meter dengan panjang 120 meter.

“Di sinilah potensi kecelakaan tabrakan. Desain baru yang kami rancang, jembatan memiliki panjang lebih dari 400 meter dengan bentangan untuk arus transportasi sungai mencapai 150 meter,” jelasnya.

Selain itu, lantai jembatan juga dirancang dengan ketinggian 15 meter dari batas maksimal terjangan banjir. “Yang ada sekarang hanya 1,5 meter dari banjir,” dia menambahkan. Dengan lebar jalur lalu-lintas darat di atasnya, desain jembatan baru tersebut diyakini mampu memperlancar arus perekonomian darat dan sungai.

Rencana Pemerintah Kabupaten Barito Utara itu disambut baik oleh warga masyarakat di sekitar jembatan. Mereka mendukung pemugaran jembatan. “Asalkan lahan atau tanah kami ada hitungannya yang menguntungkan atau tak merugikan, tidak masalah dengan realisasi pemugaran jembatan tersebut,” ungkap Makmur, warga yang tinggal di sekitar jembatan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengusulkan bantuan dana pemerintah pusat untuk membangun jembatan baru tersebut pada tahun 2011. "Dana pembangunan jembatan baru ini sangat besar sehingga sumbernya diharapkan dari bantuan pemerintah pusat," kata Bupati Barito Utara, Achmad Yuliansyah.

Menurut Yuliansyah, untuk membangun jembatan baru sepanjang 437,5 meter --terbagi dalam jembatan utama sekitar 397,5 meter dan jembatan penghubung 40 meter dengan lebar tujuh meter—ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp159,9 miliar.

Selain alokasi dari pemerintah pusat, kata Yuliansyah, pihaknya juga mengharapkan bantuan dari APBD provinsi, mengingat dana dari kabupaten sangat terbatas. "Kami mengharapkan pembangunan jembatan dengan konstruksi menggunakan cable stayed itu segera terealisasi hingga hambatan lalu-lintas transportasi sungai dapat teratasi," dia menandaskan.

Yuliansyah menjelaskan, sebelumnya, Pemkab Barito Utara hanya melakukan perubahan (redesain) konstruksi jembatan KH Hasan Basri Muarateweh dengan meninggikan bagian bawah jembatan. Namun, dari hasil survei Direktorat Jenderal Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan dan studi kelayakan, hal itu tidak memungkinkan sehingga harus dipindahkan ke tempat baru. "Kini jembatan itu menjadi hambatan bagi arus transportasi sungai, terutama tongkang dan kapal bertonase besar," jelasnya.

D.   Energi untuk Rakyat

Meski lebih dari setengah wilayah Barito Utara menyusut dibandingkan dengan sebelum wilayah Murung Raya membentuk kabupaten sendiri, Kabupaten Barito Utara sampai kini masih banyak menyimpan Sumber Daya Alam (SDA). Tidak hanya kekayaan alam hayati seperti aneka ragam tanamam dan satwa, isi perut bumi Barito Utara juga banyak menyimpan potensi tambang bernilai tinggi.

Beberapa tahun belakangan, potensi yang mulai dilirik sejumlah investor adalah tambang barubara, minyak bumi dan gas. Potensi tambang batubara sendiri hampir merata tersebar di enam kecamatan: Teweh Tengah, Lahei, Montallat, Gunung Timang, Gunung Purei dan Teweh Timur. Sedangkan gas dan minyak bumi melimpah di daerah Karendan, dalam Sungai Lahei, Kecamatan Lahei.

Sebelum keluar kebijakan Menteri Kehutanan soal izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pelepasan kawasan hutan, puluhan pemilik izin Kuasa Pertambangan (sekarang Izin Usaha Pertambangan/IUP) mulai meningkatkan kegiatan. Dari yang tahap peninjauan naik ke tahap eksplorasi, kemudian sudah banyak pemegang IUP eksplorasi yang sudah mengajukan ke izin IUP eksploitasi.

Kendala muncul setelah keluar kebijakan harus ada izin pinjam pakai kawasan hutan bagi perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan dan izin pelepasan kawasan hutan bagi izin perkebunan. Namun bukan berarti pihak perusahaan enggan mengurus izin, tetapi yang dikeluhkan adalah sulit dan berbelitnya proses kepengurusan untuk mendapatkan izin itu dari Kementerian Kehutanan.

Kepala Dinas Pertambangan Barito Utara Ir. Suriawan MM memanfaatkan kondisi itu untuk mengevaluasi segala perizinan yang diterbitkan dinas itu sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Suriawan adalah pejabat baru di Dinas Pertambangan Barito Utara. Kepala Dinas sebelumnya, Ir. Asran, sekarang diposisikan menjadi salah satu asisten di kantor Bupati Barito Utara.

“Saya diperintahkan langsung oleh bupati untuk melakukan evaluasi semua perizinan. Sekarang sudah dalam proses. Saya bahkan diminta tegas, yang menyalahi dibekukan, demikian pula yang tak menunjukkan kegiatan, langsung dicabut izinnya,” ucap Suriawan belum lama ini.

Dijelaskan Suriawan, saat ini izin operasi perusahaan tambang di Barito Utara mencapai 153 KP, baik tahap eksplorasi maupun eksploitasi. Beberapa di antaranya ditemukan tak beroperasi. “Kami mengharapkan perusahaan yang sungguh-sungguh berinvestasi. Biar sedikit tapi potensi yang ada benar-benar dimanfaatkan,” tandas Suriawan.

Selain melakukan evaluasi, pejabat yang cukup lama ditempatkan di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara itu, sebelum mutasi dari Dinas Kehutanan Barito Selatan, menginginkan kegiatan pertambangan di Barito Utara yang ramah lingkungan. Untuk itu, pertama yang dia tekankan adalah persiapan perusahaan dalam upaya reklamasi dan antisipasi dampak lingkungan dari kegiatan tambang.

“Harus ada dokumen AMDAL sebagai syarat utama. Perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan eksploitasi bila belum beres AMDAL-nya. Kebijakan saya, perusahaan boleh menambang dan mengambil potensi batubara dalam perut bumi tapi harus ramah lingkungan. Kita sebagai pihak teknis yang bertanggung-jawab terhadap dampak pengerukan lapisan tanah, mendukung penuh kebijakan dan tindakan kantor BLH soal lingkungan,” tegas Suriawan.

Selain ramah lingkungan, Bupati Achmad Yuliansyah menambahkan bahwa potensi tambang di Barito Utara tidak boleh semuanya dijual ke luar sehingga wilayah ini kegelapan dan kesulitan sumber listrik. Dia belajar banyak dari wilayah Kalimantan Timur yang sempat mengalami listrik byar-pet lantaran sumberdaya tambangnya diekspor ke luar wilayah Kaltim.

Misalkan sumber daya tambang empat sumur gas Sungai Lahei-1 di Blok Karendan, Kecamatan Lahei, yang segera digarap investor Salamander Energy Bangkanai Ltd. Bupati Achmad Yuliansyah berharap eksploitasi empat sumur gas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) pada Juli 2013. Blok Karendan ini memiliki lapangan gas potensial dan yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan (plan of development). Cadangan terbukti mencapai 157 miliar kaki kubik, sedangkan  kandungan potensial mencapai 207 miliar kaki kubik. Adapun prospek gas yang diidentifikasi di blok tersebut diperkirakan dapat melebihi 1,5 triliun kaki kubik.

“Kami targetkan awal produksi gas Blok Karendan ini pada Juli tahun depan,” kata General Manajer Salamander Energy Ltd, Craig Stewart, menanggapi harapan Bupati Yuliansyah beberapa waktu lalu. Menurut Craig, untuk mengeksploitasi gas itu pihaknya menjadwalkan pada pertengahan Juni 2012 dilakukan pengeboran sumur gas tersebut.

Sumur ini merupakan hasil dari kegiatan survei seismik pada 2006 oleh kontraktor Elnusa Bangkanai Enery (EBE), PT Elnusa Geosains. Salamander Energy Ltd adalah perusahaan bermarkas di London, Inggris. Pemegang saham terbanyak di Blok Bangkanai itu pada akhir Juni 2011 telah menandatangani perjanjian jual-beli gas Lapangan Bangkanai dengan PT PLN untuk membangun PLTG berkapasitas 3x80 megawatt (MW) yang mampu mengaliri listrik hingga wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam perjanjian itu disepakati Salamander Energy kelak memasok volume gas sebesar 20 miliar british thermal unit per day (bbtud) kepada PT PLN dengan harga 4,79 dolar AS per juta british termal unit (mmbtu) dengan eskalasi 3 persen per tiga tahun.

Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah mengharapkan pembangunan PLTG ini dapat berjalan tepat sesuai jadwal, sehingga mampu menambah energi listrik di wilayah Kabupaten Barito Utara dan sekitarnya. Minimal memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Muarateweh-Buntok-Tanjung.

Sebelum melakukan kegiatan, pihak perusahaan diminta melakukan koordinasi dengan aparatur kecamatan dan desa serta masyarakat setempat. “Diharapkan PLTG ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Bupati Yuliansyah.

Tampak jelas bahwa Achmad Yuliansyah demikian serius memikirkan dan membangun Kabupaten Barito Utara yang lebih prospektif. Dalam dua periode kepemimpinannya, salah satu putera terbaik Barito Utara itu dipandang mampu mengangkat nama baik salah satu kabupaten tua di pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito itu. Terutama terkait proyek besar yang telah dan akan diwujudkannya, seperti pembangunan Bandar Udara baru berskala nasional, pemindahan jembatan penyeberangan Sungai Barito, sarana hiburan anak-anak hingga rencana pembangunan kota baru (pemukiman baru), termasuk pembangunan gedung Polimat (Politeknik Muarateweh). Dia berani mewujudkan sejumlah impiannya itu dengan menempuh berbagai cara, tak terkecuali aktif mengundang investor.

E.    Menepis Isu “Cagub Bayaran” Menerima Mandat Partai Golkar

Achmad Yuliansyah tidak ingin berhenti mengabdi di Kabupaten Barito Utara saja. Dia ingin mengabdi kepada lebih banyak khalayak dalam lingkup wilayah yang lebih luas lagi. Achmad Yuliansyah merasa memiliki cukup bekal untuk mendharma-bhaktikan tenaga dan pikirannya buat rakyat seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Keberhasilannya memimpin Kabupaten Barito Utara, minimal, dapat dijadikan modal buat maju ke pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung Gubernur Kalteng yang digelar tahun 2010. Dia pun bertekad mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2010-2015 yang digelar 5 Juni 2010.   

“Saya sampaikan kepada masyarakat Barut umumnya, khususnya warga Lahei, yang hadir di sini, bahwa saya positif maju menjadi peserta Pilgub Kalteng 2010. Saya maju berpasangan dengan Pak Didik Salmijardi, mantan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) 2004. Untuk itu, mari kita satukan tekad yang bulat dengan merapatkan barisan, agar semua ini bisa segera tercapai,” ucap Achmad Yuliansyah, yang disambut dengan tepuk tangan seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan pembukaan MTQ Barut, tanggal 21 Februari 2010 itu.

Pernyataan Achmad Yuliansyah ini sekaligus menjawab tanda tanya warga masyarakat serta isu-isu yang menganggap dirinya sebagai figur bayaran. Menurut dia, keputusannya untuk maju karena ada hal-hal yang dianggap kurang adil dalam pembangunan di Kalimantan Tengah. Banyak aspirasi dari wilayah kabupaten/kota yang tidak diakomodasi secara adil dan proporsional. Sekadar contoh ide membangun jaringan rel kereta api untuk angkutan batubara dan pembangunan jembatan (baru) KH Hasan Basri di Muarateweh.

Telah jauh-jauh waktu Achmad Yuliansyah secara serius membangun networking dengan berbagai kalangan –baik pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat maupun kalangan dunia usaha. Dia memahami benar bahwa tugas kepala daerah provinsi ke depan cenderung sebagai koordinator, motivator, jembatan, pengawasan dan mempertautkan kepenting antar-daerah kabupaten/kota.

Achmad Yuliansyah senantiasa merasa dekat dengan masyarakat Kalimantan Tengah karena kiprahnya sudah melewati berbagai daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, dia merasa akan lebih mudah menjadi koordinator atau jembatan. Dia bertekad penuh mengabdikan dirinya kepada warga wilayah provinsi yang berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan itu.

Namun demikian Yuliansyah mengaku tidak mudah berkampanye dan mensosialisasikan pencalonan dirinya di tengah isu-isu negatif dirinya sebagai figur bayaran. “Setiap kali kampanye dan sosialisasi, waktu saya habis hanya untuk menjelaskan bahwa tekad saya maju dalam pencalonan bukan sebagai figur bayaran. Waktu saya untuk memaparkan visi dan misi Kalteng 2015 menjadi sangat sedikit,” ujar Yuliansyah suatu ketika.

Kendati muncul isu-isu negatif, Yuliansyah tetap maju dan dukungan kepada dirinya mengalir bagai air. Untuk menghadapi pasangan incumbent Agustin Teras Narang – Achmad Diran yang dua-duanya berasal dari PDI Perjuangan, Achmad Yuliansyah yang memperoleh mandat dari DPP Partai Golkar itu menggandeng calon wakil gubernur Didik Salmijardi, mantan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) 2004 dan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah.

Di masa-masa awal pencalonan, dukungan kepada pasangan Achmad Yuliansyah – Didik Salmijardi datang dari Damang Teweh, Forum Masyarakat Pemerhati Pembangunan Kalimantan Tengah (FMPPK) Perwakilan Kabupaten Barito Utara, Laskar Adat Dayak DAS Barito Kabupaten Barito Utara, dan Kerukunan Suku Dayak Maa’yan Lawangan (Dusmala).

Damang Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, Juliamensen, menyambut baik majunya Achmad Yuliansyah sebagai calon gubernur Kalteng. Soal pilihan, dia menyerahkan kepada masyarakat. Sebagai putra daerah, Juliamensen mengaku sangat mendukung Bupati Barito Utara itu menjadi cagub pada Pilkada Kalteng 2010. “Loyalitasnya kepada daerah dan negara sudah terbukti. Sebagai abdi negara, dia sangat bertanggung-jawab,” katanya sembari menambahkan, “Kami mendukung sepenuhnya pasangan yang mempunyai kemampuan dan sebagai yang terbaik dalam memimpin Kalteng lima tahun berikutnya.”

Ketua FMPPK Perwakilan Barito Utara Davey R. Silam mengatakan, forum yang dipimpinnya seperti FMPPK, mendukung sepenuhnya pasangan Achmad Yulainsyah – Didik Salmijardi menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalteng periode 2010-2015. Menurut dia, dukungan ini dilakukan bukan atas dasar ada sesuatu kepentingan. Tapi, jelasnya, didasari penilaian rasional atas keberhasilan Achmad Yuliansyah yang telah terbukti membangun wilayah Kabupaten Barito Utara. “Oleh karena itu, saya selaku Ketua Lembaga FMPPK Perwakilan Barito Utara sangat mendukung pasangan Achmad Yuliansyah dan Didik Salmijardi,” tuturnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Adat Dayak DAS Barito Kabupaten Barito Utara, Natalius, mengatakan, semua pengurus dan anggota yang saat ini mencapai puluhan ribu orang diwajibkan hukumnya untuk mendukung dan memenangkan pasangan Achmad Yuliansyah – Didik Salmijardi. “Pak Yuliansyah telah terbukti memimpin Barito Utara hingga dua periode. Selain sukses di bidang pembangunan, ekonomi, kesejahteraan sosial, beliau juga tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, termasuk dalam tatanan masyarakat adat,” ujarnya.

“Kami menilai sosok Yuliansyah sangat dibutuhkan dan potensial untuk menduduki kursi sebagai gubernur Kalteng ke depan,” kata Ketua Kerukunan Dusmala, Daniel E. Dansen. Karena itu, Kerukunan Dusmala menyatakan dukungannya kepada pasangan Achmad Yuliansyah – Didik Salmijardi maju ke Pilkada Gubernur Kalteng 5 Juni 2010. Warga Dayak Maa’yan, terutama yang berada di Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur, mendukung penuh pasangan ini untuk memimpin Kalteng periode 2010-2015.

Hari pencoblosan yang ditunggu datang juga. Pada 5 Juni 2010, rakyat Kalimantan Tengah berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara untuk memilih pemimpin mereka lima tahun berikutnya. Empat pasangan calon gubernur – calon wakil gubernur tampil sebagai peserta Pilkada Gubernur Kaltim 2010-2015, masing-masing nomor urut 1 pasangan Achmad Amur – Baharudin Lissa, nomor urut 2 pasangan Agustin Teras Narang – Achmad Diran, nomor urut 3 pasangan Achmad Yuliansyah – Didik Salmijardi, dan nomor urut 4 pasangan Yuandrias –Basuki.

Sungguh tidak gampang melalui sebuah kompetisi pemilihan gubernur kepala daerah dengan menyandang citra negatif di mata pemilih. Setelah sekitar 1,6 juta pemilih menyalurkan suaranya melalui 5.134 TPS pada tanggal 5 Juni 2010, pasangan incumbent Agustin Teras Narang – Achmad Diran memperoleh suara terbanyak 42,27 persen. Kemudian diikuti pasangan Achmad Amur - Baharudin Lissa mendapat 37,66 persen; pasangan Achmad Yuliansyah - Didik Salmijardi meraih 15,75 persen; dan pasangan Yuandrias - Basuki menggapai 4,29 persen.

Pupus sudah tekad masyarakat dan parpol di Kalteng untuk mengalahkan pasangan incumbent Agustin Teras Narang – Achmad Diran yang mereka nilai banyak kebijakan selama pemerintahannya terasa kurang adil. Selama ini banyak kebijakan yang dirasa kurang berpihak kepada masyarakat di wilayah dan kalangan tertentu. Sekadar contoh ketika Bupati Barito Utara mengajukan proposal pembangunan jembatan (baru) KH Hasan Basri di Muarateweh. Jembatan lama telah mengalami kerapuhan karena kerap dihantam kapal tongkang pengangkut batubara. Namun, Gubernur Teras Narang bersikukuh bahwa jembatan lama masih kuat sampai usia 35 tahun.

Perjuangan Achmad Yuliansyah terhenti sejenak. Dia menyimpan obsesinya untuk dapat memimpin Provinsi Kalimantan Tengah. “Ke depan saya ingin maju lagi dalam pencalonan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Saya serius maju dan mengusung wacana pemekaran Provinsi Kalteng menjadi tiga provinsi,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menjelang pencalonan dirinya maju ke Pilgub Kalteng 2010, Achmad Yuliansyah sempat menanda-tangani kontrak politik terkait pemekaran wilayah Kotawaringin Raya. "Komitmen pemekaran ini untuk mendorong terjaminnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kotawaringin sebagai provinsi sendiri. Wilayah ini diharapkan semakin mandiri untuk melaksanakan pembangunan." katanya.

Menurut Yuliansyah, kemandirian pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas publik lain diupayakan agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih terjamin. Saat ini, anggaran sangat bergantung pada pemerintah provinsi, sehingga tidak ada keleluasaan. Kontrak politik ini diwakili masing-masing tokoh yakni Ujang Iskandar (Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat) dan Wahyudi K Anwar (Bupati Kotawaringin Timur).

"Dengan alasan ini pulalah saya mau maju dalam Pilkada Kalteng. Karena itu, saya akan mendorong pemekaran provinsi ini," kata Yuliansyah sembari menambahkan, "Agenda pemekaran ini akan menjadi program utama dalam berkampanye pada pemilihan gubernur di Kalteng."

Dan, agenda ini pula yang nanti hendak diusung oleh Achmad Yuliansyah sebagai salah satu modal untuk maju dalam Pilkada Gubernur Kalteng 2015. Modalnya adalah tekad Achmad Yuliansyah yang kuat untuk mengabdikan dirinya kepada rakyat yang lebih banyak lagi dan dalam skala wilayah yang lebih luas. ***