Lawan Aksi Premanisme terhadap Perjuangan Buruh!

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor: 430/PS/KP-PRP/e/XI/12

Lawan Aksi Premanisme terhadap Perjuangan Buruh!

Hapuskan Sistem Kerja Kontrak/Outsourcing, Tolak Politik Upah Murah!

Cabut UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan!

Salam rakyat pekerja,

Pada tanggal 29 Oktober 2012, aksi premanisme dilancarkan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Masyarakat Bekasi Bergerak (MBB) terhadap buruh-buruh yang melakukan aksi mogok di kawasan industri Bekasi. Tidak tanggung-tanggung, kelompok MBB, yang datang dengan membawa kayu dan pentungan, melakukan penyerangan terhadap buruh yang mogok dan perusakan terhadap posko-posko aksi pemogokan buruh yang didirikan di tiga pabrik (PT United Tractor Pandu Engineering Patria, PT Byung Hwa, dan PT DGW Chemicals). Alhasil, puluhan buruh luka-luka, bahkan tiga orang buruh masuk rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala.

Tentunya penyerangan kelompok MBB ini tidak dapat dilepaskan dari situasi-situasi yang berkembang sebelumnya di Bekasi. Aksi-aksi pemogokan para buruh di kawasan industri yang menuntut penghapusan sistem kerja kontrak/outsourcing dan penolakan terhadap politik upah murah, telah dilakukan sejak 3 Oktober 2012. Aksi-aksi pemogokan tersebut tetap berlanjut hingga hari ini karena rezim neoliberal dan pemilik modal belum juga memenuhi tuntutan para buruh. Dengan mogoknya para buruh tersebut, maka hingga kini beberapa perusahaan tidak dapat melakukan proses produksinya. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan para pemilik modal selalu mencari cara agar pemogokan para buruh tersebut berhenti, karena dianggap telah merugikan mereka. Berbagai lobi telah dilakukan oleh pemilik modal kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bahkan Forum Investor Bekasi (FIB) sempat mengunjugi Komando Resort Militer (KOREM) 051/Wijayasakti, Bekasi, untuk meminta jaminan keamanan. Pemintaan bantuan penanganan aksi-aksi pemogokan buruh ke militer menunjukkan, bahwa pemilik modal ingin menggunakan cara-cara rezim Orde Baru dalam menangani aksi-aksi protes yang dilakukan oleh rakyat. Namun pada akhirnya pemilik modal memilih menggunakan tangan-tangan preman untuk mengancam dan menghalau aksi-aksi pemogokan para buruh tersebut. Aparat kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan dari praktik kekerasan ini malah tidak berbuat apa-apa sama sekali, atau bahkan terkesan membiarkan aksi premanisme tersebut.

Menghentikan aksi-aksi pemogokan buruh dengan menggunakan tangan-tangan preman sepertinya telah pilihan para pemilik modal di berbagai wilayah di Indonesia. Sebelum peristiwa yang terjadi di Bekasi, sebelumnya pemilik modal juga menggunakan aksi-aksi preman untuk menghentikan aksi pemogokan yang dilakukan oleh para buruh PT Langgeng Makmur Industri Tbk di Sidoarjo, Jawa Timur pada Agustus lalu. Sama halnya dengan yang terjadi di Bekasi, aksi premanisme ini pun juga dibiarkan oleh aparat keamanan hingga menyebabkan puluhan buruh terluka parah. Respon aparat keamanan yang membiarkan aksi-aksi premanisme, yang dibekingi oleh pemilik modal, menunjukkan bagaimana keberpihakan rezim neoliberal saat ini. Bagi rezim neoliberal, aksi-aksi pemogokan dianggap hanya akan menghambat tingkat pertumbuhan perekonomian karena mengganggu investasi di dalam negeri.

Aksi-aksi pemogokan para buruh untuk menuntut penghapusan sistem kerja kontrak/outsourcing dan penolakan terhadap politik upah murah sebenarnya telah dilakukan sejak UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur sistem kerja kontrak/outsourcing diberlakukan. Namun hingga detik ini, berbagai penguasa yang menerapkan sistem neoliberalisme di Indonesia memang enggan untuk mencabut UU tersebut, walaupun terbukti sistem kerja kontrak/outsourcing sangat merugikan bagi rakyat. Dengan diterapkannya sistem kerja kontrak/outsourcing maka pekerja tidak memiliki kepastian kerja atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga bisa sewaktu-waktu diputus kontraknya atau diberhentikan. Hal ini yang biasanya juga disebut sebagai tenaga kerja setengah pengangguran.

Persoalan sistem kerja kontrak/outsourcing bukan hanya permasalahan para buruh yang bekerja di pabrik saja. Namun hampir seluruh rakyat di Indonesia saat ini, baik yang bekerja di pabrik, kantor, bank, dan tempat kerja lainnya, mengalami sistem kerja kontrak/outsourcing. Data statistik yang dilansir oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2011 menunjukkan, bahwa jumlah tenaga kerja setengah pengangguran atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2005. LIPI mencatat, pada tahun 2005, tenaga kerja setengah pengangguran berjumlah 28,64 juta jiwa. Namun pada tahun 2010, jumlahnya meningkat menjadi 32,8 juta jiwa. Pada tahun 2011, LIPI memperkirakan jumlahnya akan meningkat menjadi 34,32 juta jiwa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah buruh yang bekerja dengan ketidakpastian pekerjaan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data dari LIPI ini sebenarnya juga ditunjukkan oleh Bank Dunia dan ILO yang melansir laporannya pada tahun 2010. Bank Dunia dan ILO menyebutkan bahwa jumlah pekerja kontrak dan outsourcing di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 65 persen dari jumlah pekerja di Indonesia. Artinya pada tahun 2010 hanya 35 persen pekerja formal saja di Indonesia yang memiliki pekerjaan permanen hingga pensiun.

Pemilik modal dan rezim neoliberal selalu beralasan, bahwa penerapan sistem kerja kontrak/outsourcing akan menambah pembukaan lapangan kerja yang baru sehingga penyerapan tenaga kerja akan semakin besar. Namun yang sebenarnya terjadi adalah hanya rotasi pekerja yang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya karena habis masa kontraknya. Dengan sistem kerja kontrak/outsourcing maka buruh akan terus menerus dikontrak agar pemilik modal terhindar dari kewajibannya untuk mengangkat status pekerjanya dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Status pekerja kontrak/outsourcing tentunya sangat merugikan bagi buruh karena buruh tidak memiliki jaminan atas pekerjaan, jaminan atas penghasilan dan jaminan atas penghidupan yang layak. Sistem kerja kontrak/outsourcing juga akan mendiskriminasikan para calon pekerja yang telah berusia di atas 35 tahun. Penelitian Akatiga pada tahun 2010, yang melakukan survey terhadap 600 buruh sektor metal di 7 kabupaten/kota di 3 provinsi, menunjukkan bahwa 82,8% responden berusia kurang dari 35 tahun. Artinya peluang kerja semakin terbatas bagi calon pekerja berusia di atas 35 tahun. Selain itu, penelitian Akatiga tersebut juga menunjukkan, bahwa 50,3% responden memiliki masa kerja tidak lebih dari 3 tahun, yang terdiri dari 27,7% bermasa kerja 1-12 bulan dan 23,2% bermasa kerja 1-3 tahun. Artinya masa kerja seseorang di Indonesia pun semakin terbatas.

Namun bagi pemilik modal, sistem ini sangat menguntungkan karena akan memangkas biaya tenaga kerja hingga 20%, serta hanya menanggung biaya tinggi dalam jangka pendek tetapi rendah dalam jangka panjang. Pemilik modal pun hanya perlu membayar management fee dan pesangon dalam rangka pengalihan hubungan kerja tetap menjadi kontrak tetapi tidak perlu memberikan kompensasi dan pensiun ketika hubungan kerja berakhir.

Pemilik modal juga lebih memilih calon pekerja yang tidak memiliki keahlian (unskilled labour) dengan tingkat pendidikan formal yang rendah. Hal ini akan menyebabkan calon buruh tidak memiliki posisi tawar ketika berhadapan dengan pemilik modal dan pada akhirnya akan dipaksa untuk menerima upah yang murah. Data BPS Mei 2012 memperlihatkan bahwa dari 113,35 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, 55,85 juta (49,27%) berpendidikan SD ke bawah, 20,23 juta (17,85%) berpendidikan SMP; 26,65 juta (23,51%) berpendidikan SMA/SMK dan hanya 10,62 juta (9,37%) yang berpendidikan Diploma/Universitas. Kelompok mayoritas pekerja yang berpendidikan SD-SMP-SMA/SMK inilah yang selama ini menjadi ‘korban’ dari sistem kerja kontrak/outsourcing.

Namun seluruh persoalan ketenagakerjaan yang menyangkut sistem kerja kontrak/outsourcing dan berdampak merugikan bagi rakyat Indonesia, tidak pernah dipedulikan oleh rezim neoliberal saat ini. Rezim neoliberal sepertinya akan tetap melanggengkan praktik ini, karena dengan mengorbankan kehidupan rakyatnya, mereka menganggap akan mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Tetapi yang jelas, pertumbuhan perekonomian yang tinggi tersebut pada akhirnya hanya akan dinikmati oleh segelintir orang pemilik modal, dan bukan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

    Bersolidaritas dan mendukung penuh aksi-aksi pemogokan yang dilakukan oleh berbagai kelompok-kelompok serikat buruh/pekerja di seluruh Indonesia;

    Lawan aksi-aksi premanisme yang digawangi oleh pemilik modal dengan membangun persatuan antar seluruh elemen gerakan rakyat pekerja di berbagai kota;

    Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat pekerja untuk menumbangkan rezim neoliberal dan menghapuskan sistem neoliberalisme di Indonesia;

    Kapitalisme-neoliberal telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 1 Nopember 2012

Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Ketua Nasional

ttd.

(Anwar Ma’ruf)

Sekretaris Jenderal

ttd.

(Rendro Prayogo)

Contact Persons:

Anwar Ma’ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)

Irwansyah – Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)